Bintek DPRD Muna Dipotong Rp 1 M, Perjalanan Dinas dan Makan Minum Aman

Selasa, 28 April 2020  /  8:09 pm

Postur DPA perjalanan dan makan minum Sekretariat Dewan. Foto: Ist.

MUNA, TELISIK.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna saat ini tengah melakukan refocusing (pemusatan) anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penanganan COVID-19.

Hasil relokasi anggaran tahap pertama hanya didapati angkat Rp 14,7 miliar. Itupun, Pemkab harus mengalami defisit anggaran sebesar Rp 138 miliar yang dikarenakan rasionalisasi dana transfer daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Nah, dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu), maka Pemkab diminta untuk kembali melakukan rasionalisasi anggaran tahap dua dengan kembali memangkas anggaran di OPD sebesar 50 persen.

Di Sekretariat DPRD Muna misalnya yang saat relokasi pertama tidak tersentuh. Kemudian,  untuk relokasi kedua diusulkan kurang lebih Rp 3 miliar. Namun, kembali diubah menjadi Rp 1 miliar.

"Jadi sudah dipangkas Rp 1 miliar dari kegiatan Bintek," kata Sekwan, Edy Ridwan.  

Sementara untuk belanja perjalanan dinas dan makan minum yang bersumber dari DAU tidak tersentuh sama sekali alias aman. Padahal anggarannya sangat gemuk. Adalah perjalanan dinas mencapai Rp 6,3 miliar. Rinciannya, perjalanan keluar daerah pimpinan dan anggota setahun Rp 5,8 miliar dan sekretariat Rp 460 juta.

Baca juga: Sikapi Isu 500 TKA Akan ke Konawe, Senator Sultra: Masyarakat yang Pikul Risikonya

Kemudian, makan minum sebesar Rp 597 juta terdiri dari biaya makan minum petugas keamanan Rp 172 juta, pegawai Rp 75 juta, rapat Rp 250 juta dan tamu Rp 100 juta.

Anggota DPRD Muna Awal Jaya Bolombo, tak mempersoalkan berapapun besarnya anggaran yang dipangkas. Sebab, itu merupakan kewenangan Pemkab. Apalagi kebutuhannya untuk penanganan penularan COVID-19.

"Bila perlu anggaran yang belum terpakai dipangkas semua," tegas pria yang kerap disapa AJB itu.  

Ketua Fraksi Demokrat itu juga menyoroti Pemkab yang tidak memotong anggaran fisik. Diantaranya,  pembangunan lanjutan water front city dan gedung Ntiarasi.

"Anggaran itu masih ada. Harusnya dipangkas secara keseluruhan, karena belum ditahu perkembangannya," cetusnya.

Hingga saat ini, Pemkab masih melakukan refocusing anggaran. Bila defisit telah tertutupi, sisa anggarannya akan dialihkan ke penanganan COVID.

Reporter: Naryo

Editor: Sumarlin