Sikapi Isu 500 TKA Akan ke Konawe, Senator Sultra: Masyarakat yang Pikul Risikonya
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Selasa, 28 April 2020
0 dilihat
Anggota DPD RI Dapil Sultra, Amirul Tamim. Foto: Ist.
" Prinsipnya mendukung sikap DPRD, sebagai representasi rakyat sepatutnya semua pihak harus menyikapi positif, apalagi sikap ini sangat terkait dengan keselamatan rakyat banyak. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamim mendukung sikap DPRD Sultra yang menolak isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Konawe, Sultra untuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).
"Prinsipnya mendukung sikap DPRD, sebagai representasi rakyat sepatutnya semua pihak harus menyikapi positif, apalagi sikap ini sangat terkait dengan keselamatan rakyat banyak," kata Amirul Tamim kepada telisik.id lewat pesan WhatsApp, Selasa (28/4/2020).
Dikatakan Amirul Tamim, dalam masalah ini tidak perlu banyak argumen, karena yang akan menanggung resiko ke depan adalah masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra. Untuk itu, dirinya menekankan agar Pemerintah Pusat maupun pihak yang berkaitan untuk menyikapi penolakan tersebut, karena ini bagian dari suara rakyat Sultra secara keseluruhan.
"Saya, kita tidak perlu banyak argumen dari sikap ini, karena resiko dari semua ini akan dipikul oleh rakyat dan Pemerintah Daerah. Olehnya itu pihak Pemerintah Pusat atau siapapun yang ada kaitannya dengan kebijakan ini harap untuk menyikapi positif dari penolakan yang disampaikan oleh DPRD, karena itu juga sikap rakyat Sultra," jelasnya.
Baca juga: Rencana Kedatangan 500 TKA Tiongkok Ditolak Gubernur dan DPRD
"Sikap DPR ini akan disampaikan ke DPD untuk menjadi sikap DPD sendiri dan diteruskan ke Pemerintah Pusat," tambahnya.
Menurut dia, sikap masyarakat Sultra yang menolak kedatangan ratusan TKA dari Tiongkok itu bukanlah larangan, tetapi Pemerintah Pusat selaku penanggung jawab harus melihat kondisi bangsa saat ini, di mana pandemi COVID-19 makin menyebar dan mengancam perekonomian masyarakat.
"Tentu sikap ini bukan larangan, tetapi harus dimaknai menunda dulu untuk melihat kemungkinannya kedepan yang harus disesuaikan dengan protokol penanganan COVID-19 ini, kita semua harus bertanggung jawab," ucapnya.
Lebih lanjut Amirul Tamim, kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat susah, di mana para karyawan di PHK oleh perusahaan, harga sembako melambung naik, larangan salat berjamaah di masjid hingga haji dan umrah dilarang akibat dari ancaman COVID-19, dan Pemerintah terkesan membebaskan masuknya para TKA dari negara lain.
"Tanggung jawab itu bisa kita lihat bagaimana rakyat kita menerima semua resiko ini, ada yang harus di PHK, ada yang kehilangan langganan/orderan, ada yang tidak bisa umroh, naik haji, salat berjamaah dan sebagainya, karena masalah ini adalah masalah kita semua," ujarnya.
"Jadi kalau menunda TKA itu datang adalah salah satu cara yang harus disikapi bersama," tutupnya.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Sumarlin
