Bukti PNS 2025 Mulai Diganti Robot, Kantor Sri Mulyani Sudah Terapkan

Senin, 28 Juli 2025  /  12:24 pm

Transformasi digital ganti PNS, Kementerian Keuangan sudah terapkan sistem robotik. Foto: Repro Neshiatimes.

JAKARTA, TELISIK.ID - Digitalisasi birokrasi mulai diterapkan secara nyata, dan Kementerian Keuangan menjadi salah satu instansi yang paling progresif mengganti peran manusia dengan sistem otomatis dan kecerdasan buatan.

Transformasi digital di lingkungan pemerintahan Indonesia mulai memperlihatkan dampak besar terhadap struktur kerja dan komposisi sumber daya manusia.

Kementerian Keuangan yang berada di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi institusi negara yang memimpin penerapan teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas birokrasi yang sebelumnya dilakukan oleh para pegawai negeri sipil.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.071 satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Keuangan. Satker ini tersebar di berbagai unit eselon I yang kini saling bersinergi dengan model kerja yang lebih fleksibel melalui proses yang disebut delayering.

“Ini (Satker) dikawal oleh 77.486 pegawai. Kami bisa sampaikan mungkin sudah beberapa kali disampaikan jumlah pegawai Kemenkeu dari tahun ke tahun terus menurun,” ujar Suahasil dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI membahas RAPBN TA 2026 dan RKP 2026, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (28/7/2025).

Menurut Suahasil, penurunan jumlah pegawai Kemenkeu sudah berlangsung selama beberapa tahun. Pada tahun 2021, jumlah pegawai Kemenkeu masih mencapai 80.759 orang, dan kini menyusut menjadi 77.486 pegawai. Artinya, terjadi penurunan sebesar 4,07 persen dalam tiga tahun terakhir.

Digitalisasi yang diterapkan Kemenkeu tak sekadar bersifat administratif, tetapi juga memanfaatkan berbagai core aplikasi seperti Coretax, CEISA, dan SINSW G2.

Semua sistem ini saling terhubung secara interoperabilitas, memudahkan kolaborasi lintas satker dan unit. Proses ini secara bertahap menggantikan kebutuhan akan intervensi manusia dalam pekerjaan rutin dan administratif.

Baca Juga: Ancaman Nyata AI: Robot Ambil Alih Pekerjaan, AS Hadapi Gelombang PHK Masal

Sementara itu, tren penurunan jumlah PNS juga tercatat secara nasional. Berdasarkan data resmi Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester II-2024 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS di Indonesia per tahun 2024 tercatat sebanyak 3.566.141 orang. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4.593.604 pegawai.

"Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak 2015 hingga posisi terendah pada tahun 2024 dalam 10 terakhir, yaitu berjumlah 3.566.141," tulis data resmi BKN yang dirilis pada 26 Juni 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan menjadi institusi yang sudah lebih dahulu menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung proses kerja. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa penggunaan AI kini dilakukan di berbagai bidang dalam direktorat yang ia pimpin.

“Di mana-mana sudah dilakukan sebenarnya,” kata Bimo setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada 15 Juli 2025.

Pemanfaatan AI oleh DJP dilakukan untuk mendeteksi potensi fraud atau penyimpangan dalam laporan pajak.

“Jadi ya generally prinsipnya seperti mesin learning ya dari pattern data yang ada, SPT yang disampaikan 5-10 tahun terakhir, kita lihat patternnya seperti apa, kita lihat di sosmed activity-nya seperti apa,” ungkap Bimo saat menjelaskan sistem yang mereka terapkan.

Bahkan media sosial turut dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi alternatif untuk melakukan pengecekan aset wajib pajak. Hal ini menurut Bimo bukan hal baru.

“Kalau sosmed ya memang itu kan informasi juga. Informasi untuk melihat diskrepansi, misalnya siapa tahu ada aset yang belum dilaporkan, yang beda sama SPT, beda sama LHKPN. Tapi itu udah sejak lama kalau kita lakukan,” ujar Bimo.

Baca Juga: BKN Tutup Peluang Seleksi CPNS 2025, Rekrutmen PPPK Hanya Tiga Instansi Ini

Transformasi ini memberikan gambaran bahwa penggantian peran manusia dengan teknologi bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah menjadi kenyataan dalam birokrasi Indonesia.

Kemenkeu menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dan AI secara langsung dapat mengurangi ketergantungan terhadap jumlah pegawai, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja.

Resensi ini menunjukkan arah birokrasi masa depan Indonesia yang semakin bergeser dari pola manual menuju sistem otomatis, dengan Kementerian Keuangan sebagai model implementasi yang nyata.

Penurunan jumlah pegawai tidak lagi dianggap sebagai kerugian, melainkan sebagai bagian dari strategi modernisasi birokrasi. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS