Demonstrasi, Budi Arie, dan Presiden
Kolumnis
Minggu, 30 Agustus 2026 / 10:29 am
Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan. Foto: Ist.
Oleh: Efriza
Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan
MINGGU ini, publik dibuat terkejut dengan dinamika politik yang terjadi, seperti Demonstrasi dari warga Pati ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, terkait dua tuntutannya yakni mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan harapan akan diterapkannya hukuman mati bagi koruptor.
Di sisi lain, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi melakukan blunder politik. Ia mengaitkan demonstrasi pada 27 Agustus yang juga diikuti warga Pati sebagai upaya ‘penggulingan’ terhadap Presiden Prabowo, dengan narasi akan adanya percepatan pemilihan umum (Pemilu) 2029. Persepsi Budi Arie didasarkan insting, pengalaman aktivis, dan patahan sejarah.
Blunder ini jika hanya disampaikan Budi Arie di internal Projo diyakini hal biasa saja, meski Budi Arie pernah menjabat sebagai menteri di era Pemerintahan Prabowo. Namun, blunder Budi Arie ini terjadi dan disampaikannya saat berada disamping mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).
Akhirnya, Publik meyakini bahwa Presiden Prabowo dengan dukungan koalisi yang besar pada dasarnya tidak kokoh. Bahkan, koalisinya adalah rapuh yang disertai harapan bahwa Presiden Prabowo dapat dijatuhkan di tengah jalan alias ia tidak menjadi Presiden selama 5 tahun.
Demonstrasi Mendukung Pemerintah, dan Blunder Geng Solo
Demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik, tetapi juga tidak boleh naif dalam melihat dan mempelajari dinamika politik di balik setiap gejolak.
Jika dicermati Demonstrasi dari warga Pati maupun yang terjadi pada 27 Agustus kemarin, ditengarai narasinya adalah positif berupa dukungan kepada Pemerintah utamanya mengenai Pemberantasan Korupsi melalui dorongan RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Demonstrasi pun akhirnya berhasil menekan DPR, sehingga Legislator di Senayan berjanji akan segera membahas RUU Perampasan Aset bersama Eksekutif dengan target akan diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026, bahkan disertai sikap Pimpinan DPR siap mundur jika tenggat waktu tidak terealisasi.
Sikap DPR ini terjadi karena tekanan dari demonstrasi di Gedung DPR. Sedangkan Pemerintah tidak perlu ditekan dengan demonstrasi, sebab sejak awal eksekutif sikapnya hanya menunggu kesiapan DPR untuk membahas bersama RUU Perampasan Aset tersebut.
Artinya, eksekutif sudah sepakat dengan para pendemo, oleh sebab itu narasi demonstrasi jika dicermati bukan merupakan demo terkait dengan kegagalan pemerintah, tetapi malah menunjukkan dukungan terhadap pemerintah misalnya agar ke depannya Pemerintah dapat lebih tegas dan fokus memberantas korupsi dengan didukung oleh regulasi berupa undang-undang perampasan aset.
Mempelajari isi tuntutan dari demonstrasi, maka pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat menjadi blunder pollitik yang malah merugikan Jokowi dan Wakil Presiden Gibran serta para pendukung Jokow-Gibran yang diistilahkan sebagai Geng Solo.
Pernyataan Budi Arie begitu sensitif karena muncul di tengah demonstrasi dan disampaikan ketika dirinya berada dekat Jokowi. Wajar akhirnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun para pendukung Gibran langsung menyerang balik Budi Arie sekaligus Projo.
Sebab Budi Arie dan Projo sebagai pendukung Jokowi maupun Gibran, narasi blunder tersebut malah berbeda dengan kepentingan besar Geng Solo yang berharap Prabowo-Gibran dapat bersama kembali pada Pemilu 2029 mendatang.
Akhirnya, Budi Arie seperti politisi pada umumnya, langsung meminta maaf atas pernyataannya. Meski telah meminta maaf dan meklarifikasi pernyataan tersebut, sayangnya pernyataan tersebut telah membuka ruang spekulasi politik. Dari pernyataan Budi Arie, jika ditelaah bahwa persoalannya bukan mengenai benar atau salah ucapan Budi Arie tersebut.
Tetapi momentum dan persepsi politik yang ditimbulkannya. Pernyataannya yang mengaitkan demonstrasi dengan percepatan Pemilu, ditengarai sebagai sinyal spekulasi bahkan memungkinkan kalkulasi politik menuju perubahan kekuasaan terhadap Presiden Prabowo dengan cara “diturunkan” oleh rakyatnya.
Jelas saja, pernyataan Budi Arie adalah blunder politik. Budi Arie selama ini dikenal dekat dengan Jokowi dan juga ia mantan menteri koperasi yang direshuffle oleh Prabowo pada September 2025 lalu.
Baca Juga: MUI, DPR dan Sikap Pemerintah Terhadap LGBT
Dengan Budi Arie melontarkan pernyataan akan kemungkinan percepatan Pemilu 2029 dikaitkan dengan adanya aksi demo, ditengarai dapat menyasar kepada label negatif terhadap Jokowi bahwa ia adalah mantan presiden yang merecoki Pemerintahan Prabowo, bahkan Jokowi dapat saja “apes” dianggap sebagai aktor politik yang mencoba memanfaatkan keresahan masyarakat.
Pemerintah Prabowo sendiri memang harus berhati-hati dalam merespons aksi demonstrasi. Sebab, demonstrasi bagian dari demokrasi, dan tidak perlu dinilai sebagai upaya menjatuhkan pemerintah. Oleh karena itu, tidak perlu reaktif dan represif, yang paling penting adalah Pemerintah menjawab substansi tuntutan masyarakat, bukan sekadar mengendalikan demonstrasinya.
Dari Demonstrasi dan Pernyataan Budi Arie ini dapat dimaknai sebagai ujian politik pemerintah, terkait kemampuan Pemerintah dan Presiden Prabowo dalam membedakan antara kritik rakyat, provokasi, dan manuver politik elite.
Demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat, sejatinya berupa tuntutan terhadap Pemerintah agar terus bekerja dengan lebih baik. Blunder Budi Arie, tidak perlu membuat Pemerintah dan Presiden Prabowo malah menyebabkan tidak harmonis dengan rakyat, karena kekhawatiran demonstrasi dijadikan “kendaraan” dari pertarungan elite.
Terakhir, pemerintah dan Presiden Prabowo juga tidak perlu mengatasnamakan stabilitas politik, malah kemudian menilai demonstrasi adalah bagian dari sinyal perang kekuasaan yang terjadi antara pemerintah dengan geng Solo. (*)
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS