Dianggap Ganggu Sekolah Swasta, Pendirian Sekolah Negeri di Sidoarjo Ditolak

Try Wahyudi Ary Setyawan

Reporter Surabaya

Senin, 14 Februari 2022  /  6:17 pm

BMPS saat di DPRD Jatim. Foto: Try Wahyudi Ari Setyawan/Telisik

SURABAYA, TELISIK.ID - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sidoarjo menolak dibentuknya sekolah negeri di kabupaten Sidoarjo.

Pasalnya, keberadaannya dapat mengancam sekolah swasta di Sidoarjo yang saat ini tumbuh semarak di wilayah tersebut.

“Kami kawatir nantinya sekolah negeri tersebut akan mengganggu sekolah swasta di Sidoarjo. Banyak sekali sekolah swasta di Sidoarjo, sehingga sudah tidak perlu lagi sekolah negeri,” jelas Sekretaris BMPS Sidoarjo, Misbah saat dikonfirmasi sedang berada di DPRD Jatim, Senin (14/2/2022).

Dikatakan Misbah, saat ini sekolah swasta produktif sudah menjamur di Sidoarjo sehingga keberadaan sekolah negeri sudah tak diperlukan.

“Tentunya untuk pembelajaran di Sidoarjo cukup memaksimalkan sekolah swasta yang ada. Tak perlu membentuk yang baru,” terangnya.

Baca Juga: Pantas Mau Dijadikan Lokasi Tambang, Ternyata Ini Harta Karun di Desa Wadas

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan, penolakan tersebut muncul karena pemerintah kurang maksimal menyelesaikan kesejahteraan maupun sarana dan prasarana untuk sekolah swasta.

Baca Juga: Pandemi Belum Mereda, Perayaan HUT Konawe Ditiadakan

“Sejak take over SMA, SMK ke provinsi di Sidoarjo tidak ada lagi intensif untuk guru maka ketika tumbuh SMA, SMK negeri yang baru tentu berimplikasi kepada pengurangan siswa kalau sudah pengurangan siswa maka berimplikasi pada kesejahteraan,” jelasnya.

Wanita yang juga sekretaris PKB Jatim ini mengungkapkan, kenapa pemerintah memaksakan berdirinya sekolah negeri ada 50% sekolah swasta yang dianggap kurang sehat.

“Gimana sekolah tidak boleh kurang sehat atau sakit tidak kemudian solusinya mendirikan sekolah baru. Pendirian sekolah baru itu butuh biaya yang banyak, tidak hanya bermodalkan tanah saja, butuh sarana prasarana, butuh SDM yang itu mengakibat buatkan pembengkakan kepada APBN maupun APBD,” jelasnya. (C)

Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Kardin