Pemkab Butur Gelar Musrenbang untuk RKPD 2023, Ini Kata Bupati

Aris, telisik indonesia
Sabtu, 19 Maret 2022
0 dilihat
Pemkab Butur Gelar Musrenbang untuk RKPD 2023, Ini Kata Bupati
Musrenbang Kabupaten Buton Utara dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023. Foto: Ist

" Melalui potensi sumber daya alam yang dimiliki dan pemanfaatan peluang yang ada, sesungguhnya kinerja ekonomi daerah masih bisa dioptimalkan dengan meningkatkan produktifitas sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah "

BUTON UTARA, TELISIK.ID - Melalui potensi sumber daya alam yang dimiliki dan pemanfaatan peluang yang ada, sesungguhnya kinerja ekonomi daerah masih bisa dioptimalkan dengan meningkatkan produktifitas sektor pertanian dalam arti luas yang menjadi unggulan daerah.

Hal tersebut, disampaikan Bupati Buton Utara (Butur), Muh Ridwan Zakariah, saat membuka musyawarah perencenaan pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Butur tahun 2023 di aula kantor Bappeda setempat, Sabtu (19/3/2022).

Ridwan Zakariah mengatakan, forum Musrenbang Butur tahun 2022 adalah bagian dari rangkaian sistem perencanaan nasional yang merupakan media komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dalam semangat kerjasama antar pelaku pembangunan.

Dengan melihat potensi peluang dan tantangan yang dihadapi, rasa kebersamaan untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat telah menjadi konsensus bersama, sejak ditetapkannya visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera.

"Untuk itu dibutuhkan percepatan peningkatan kualitas infrastruktur agar aktifitas produksi bisa lebih efisien, sehingga komoditas memiliki nilai jual yang kompetitif dan menguntungkan bagi masyarakat," kata Ridwan Zakariah.

Bupati Buton Utara, Ridwan Zakariah saat memberikan sambutan. Foto: Ist

 

Adapun rencana program prioritas Pemerintah Daerah Butur di tahun 2023, yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar, peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan.

Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar untuk mendukung konektivitas antar wilayah.

Baca Juga: Musorkablub KONI Dilaksanakan 21 Maret, Direktur PDAM dan Kabid Anggaran Bakal Fight

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara (Sultra), Johanes Robert menjelaskan, Musrenbang merupakan agenda strategis dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah dengan sasaran hingga arah kebijakan di tingkat nasional.

Tentunya, dalam Musrenbang ini diharapkan bisa menampung segala aspirasi dari masyarakat maupun stakeholder terkait dengan pembangunan untuk diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh RPJMD Kabupaten Butur dalam lima tahun ke depan.

"Ini menjadi harapan kita semua untuk menyelaraskan semua baik pada level kabupaten, provinsi maupun di pemerintah pusat," ujarnya.

Kendati demikian, dampak pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan dan menyentuh di segala sektor. Perlu diketahui indikator pembangunan di Sultra menurun akibat pandemi COVID-19, baik itu di indikator pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan kemudian angka pengangguran.

Ia mengungkapkan beberapa isu yang menjadi kebijakan utama untuk diselesaikan pada tahun 2023 mendatang oleh Pemerintah Provinsi Sultra.

“Isu tersebut dirumuskan dalam beberapa uraian terkait dengan isu pembangunan manusia, kita ketahui bersama bahwa isu ini hal yang sangat strategis buat kita. Bahwa potensi sumberdaya alam kita sangat besar, namun kita belum bisa menempatkan posisi kita sebagai tenaga kerja yang mampu,” ungkapnya.

Baca Juga: Pembukaan MTQ ke-47 Kabupaten Buton, Lasalimu Tampil Beda

Kemudian, isu terkait dengan pemulihan ekonomi daerah dan permasalahan kemiskinan, sebab pada saat ini terkait dengan tingkat kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi sempat terjadi penurunan.

Selanjutnya, isu terkait tata kelola pemerintahan, diharapkan dari segi elektronik, di mana kita berharap di dalam pelayanan pemerintahan kita sudah menggunakan aplikasi dalam rangka efisiensi pelayanan publik.

Terakhir, isu kapasitas infrastruktur dasar dan wilayah terutama pada infrastruktur penunjang sektor unggulan. Bahwa pada saat ini, infrastruktur masih isu dominan yang ada di Sulawesi tenggara.

Untuk diketahui, dalam Musrenbang tersebut turut dihadiri Ketua LPPM Universitas Halu Oleo, Dr La Aba, S.Si.,M.Si, berserta tim tenaga ahli UHO, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, OPD lingkup Pemkab Butur, instansi fertikal, Perbankan, dan tokoh masyarakat. (B-Adv)

Reporter: Aris

Editor: Kardin

Artikel Terkait
Baca Juga