DPR Sarankan Penghapusan BBM Premium Dikuti Penurunan Harga Pertalite

Rabu, 29 Desember 2021  /  9:32 am

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto. Foto: dok PKS

JAKARTA, TELISIK.ID - Rencana kebijakan pemerintah yang akan menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium harus diikuti dengan menurunkan harga BBM jenis pertalite.

Saran tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, merespon rencana pemerintah menghapus BBM jenis premium, Rabu (29/12/2021).

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan sebagai bukti alasan pemerintah menghapus premium benar-benar karena faktor lingkungan dan bukan karena faktor komersil.

"Kalau hanya menghapus premium sama saja melepas tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan," kata Mulyanto.

Dikatakan, harusnya keinginan pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta merta menghapus kewajiban menyediakan BBM murah bagi rakyat.

Mulyanto juga meminta pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekedar dipandang sebagai komoditas komersil yang dijual dengan harga pasar.

Pemerintah punya tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka mensejahterakan mereka. Dan mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah amanat konstitusi bagi pemerintah.

"Jadi silakan saja pemerintah menggunakan BBM jenis apapun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," imbuhnya.

Ia berpandangan, sejatinya masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih. Namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.

Mulyanto berharap pemerintah jangan sekedar beralasan untuk memenuhi standar global mengurangi emisi karbon, tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat.

Baca Juga: Soroti Fenomena Kekerasan Seksual, Wakil Ketua DPD Desak Kepolisian dan Kominfo Segera Bertindak

Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat. Jangan sampai untuk menjaga agenda global, masyarakat yang dikorbankan.

"Saya miris melihat argumentasi yang dibangun pemerintah. Distribusi dan barang di lapangan dikurangi, sehingga langka, namun logika yang dibangun adalah penggunaan premium turun," tuturnya.

Baca Juga: Stok Beras Dipastikan Aman hingga Awal Triwulan I Tahun 2022

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta pemerintah fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak. Sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali