Dukcapil Kota Kendari Sinkronisasi 81 Ribu Calon Penerima Bansos

Nur Khumairah Sholeha Hasan

reporter

Kamis, 19 Januari 2023  /  9:41 pm

Untuk memberikan layanan yang tepat sasaran terutama dalam memberikan bantuan pada masyarakat ekonomi ke bawah, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri lakukan sinkronisasi data. Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Guna memberikan layanan yang tepat sasaran terutama dalam memberikan bantuan pada masyarakat ekonomi ke bawah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri lakukan sinkronisasi data.

Sebanyak 81 ribu data calon penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Kendari bakal dilakukan sinkronisasi agar penyaluran bantuan sosial dan BLT tepat sasaran, maka sinkronisasi data menjadi bagian krusial dalam proses pendataan calon penerima.

Sejauh ini, proses sinkronisasi data memang tidak mudah untuk menghindari tumpang tindih, sehingga tidak dipungkiri distribusi bantuan sosial dan BLT banyak menemui tantangan.

Baca Juga: Tak Perlu ke Kota, Disdukcapil Konawe Selatan Kini Keliling Kecamatan Rekam KTP

Pemerintah Kota Kendari yang diwakili Kepala Dinas Dukcapil, Iswanto Dongge, Kepala Dinsos Kota Kendari, Abdul Rauf, dan Kepala Dinkes Kota Kendari drg Rahminingrum bersama tim, mengusulkan data sebanyak 81 ribu agar disinkroniasi oleh Ditjen Kemendagri sebagai salah satu syarat puluhan ribu warga Kendari tercover dalam BPJS Kesehatan PBI.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Kendari, Iswanto Dongge mengatakan, sinkronisasi penting dilakukan agar data calon penerima bantuan sosial (bansos) BPJS PBI sepadan dengan data Dukcapil.

"Datanya disepadankan agar penyaluran (bansos PBI tepat sasaran," katanya, Kamis (19/1/2023).

Baca Juga: Disdukcapil Konawe Jemput Bola Pengurusan Adminduk Daerah Pelosok

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Erikson P Manihuruk mengaku mensinkronisasi data calon penerima BPJS Kesehatan PBI.

"Kita akan lakukan perbaikan NIK agar datanya rapih sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Sehingga terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik," tuturnya.

Pemerintah terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT dengan koordinasi dan sinkronisasi data antar berbagai sektor dan lembaga pemerintahan. Mulai dari tingkat paling bawah, yaitu desa, hingga mempermudah proses penyaluran bantuan sosial. (B)

Penulis: Nur Khumairah Sholeha Hasan

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS