Forum Aliansi Pemuda Buton Pertanyakan Regulasi Dana Pinjaman Daerah

Senin, 07 September 2020  /  8:23 pm

Para anggota dewan Buton saat menerima massa. Foto: Iradat Kurniawan/Telisik

BUTON, TELISIK.ID - Rapat kerja DPRD Buton tentang anggaran pinjaman daerah yang telah ditetapkan disoroti oleh massa yang mengatasnamakan dirinya Forum Aliansi Pemuda Pemantau Kebijakan Publik Buton.

Aksi itu berawal dari pernyataan Pemda diwakili oleh Sekretaris Daerah Buton yang dinilai tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penetapan tentang dana pinjaman daerah tersebut.

"Sangat disayangkan Pemda sendiri tidak mengetahui peraturan perundang-undangan apa yang menjadi dasar penetapan dana pinjaman ini," jelas Suhardi, salah satu orator massa, Senin (7/9/2020).

Seperti diketahui, pinjaman tersebut merupakan inisiatif dari Pemda setempat dan telah disetujui oleh DPRD Buton melalui rapat paripurna.

Dana yang berlaku selama lima tahun dengan sistem bunga menurun ini kemudian akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah di Kabupaten Buton yang dimulai sejak tahun 2020 ini dan berakhir di 2024 mendatang.

"Kami sayang ke pada daerah kami dan tidak bermaksud untuk menggagalkan penetapan itu, tapi yang kami inginkan adalah transparansi atas regulasi dana pinjaman itu," tegasnya.

Aksi yang berlangsung damai ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Buton, Hariadi Salad dan didampingi beberapa orang anggota dewan.

Baca juga: Peralatan Usang, Keberadaan BLK Pemprov Jatim Disorot Dewan

"Dalam proses pinjaman ini sebenarnya adalah warisan dari anggota DPRD lama dan saat itu kami baru dilantik tanggal 1 Oktober 2019,"  jelas Hariadi Salad. (7/9/2020).

"Pinjaman ini adalah yang ke dua setelah kepemimpinan bupati lama dan semua anggota dewan telah menandatanganinya," lanjut ia menerangkan.

Hariadi menjelaskan, peruntukkan dana itu telah disalurkan untuk realisasi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, pembangunan Mess Buton di Kendari dan program pembangunan pasar.

Selanjutnya menuturkan, pemerintah tidak mungkin berharap hanya dari APBD untuk pembangunan infrastruktur apalagi dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

Diskusi yang berlangsung alot itu kemudian ditutup oleh walk out dari massa pendemo karena kecewa dengan penjelasan yang dinilai telah menjauh dari substansi.

"Diskusi ini belum berakhir dan akan dilanjutkan dikesempatan berikutnya," ungkap koordinator massa pendemo.

Reporter: Iradat Kurniawan

Editor: Kardin