FPAN DPR-RI Tantang Erick Tohir Buktikan Progres Pemulihan Ekonomi Nasional

Kamis, 23 Juli 2020  /  11:40 am

Menteri BUMN yang juga Ketua Harian Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir. Foto: Repro Warta Ekonomi

JAKARTA, TELISIK.ID - Fraksi PAN DPR-RI mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengubah struktur birokrasi Penanganan COVID-19 di Indonesia yang disatukan dengan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hal tersebut disampaikan Plh. Ketua Fraksi PAN DPR-RI, Saleh Partaonan Daulay ketika berbincang dengan Telisik.id, Kamis pagi (23/7/2020).

Saleh pun menantang Ketua Harian Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, untuk membuktikan bahwa ada progres dalam pemutusan mata rantai virus dan juga pemulihan ekonomi nasional.

“Tugas ini tidak mudah. Banyak masyarakat yang menaruh harapan besar. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dan berpartisipasi,” kata Saleh.

Dikatakan, dengan struktur baru tersebut, ada dua penekanan yang hendak dicapai, yaitu; aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Diharapkan, dengan struktur baru ini, penanganan COVID-19 di Indonesia akan lebih berhasil.

Baca juga: Ketua PSSI: Liga Indonesia Bergulir Kembali

“Ini mungkin yang disebut presiden sebagai opsi pembubaran atau pembentukan lembaga tempo hari. Dengan membubarkan gugus tugas lalu menggantinya dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan kinerjanya semakin meningkat,” ujarnya.

Apalagi secara struktural, kata mantan Ketua Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, komite  tersebut membawahi dua satuan tugas yang menangani aspek kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Dengan begitu, akan kelihatan siapa yang akan mengerjakan apa,” tuturnya.

Anggota Komisi IX DPR-RI yang membidangi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan ini mengharapkan, pembagian tugas di struktur baru ini dapat dilakukan lebih adil. Artinya, proporsi program kerja dibagi secara merata. Tidak boleh mendahulukan pemulihan ekonomi dan meninggalkan penanganan kesehatan. Keduanya harus dikerjakan secara bersamaan.

“Alokasi anggarannya juga begitu. Harus memperhitungkan berbagai dimensi terkait. Jangan sampai anggaran untuk stimulus bidang keuangan jauh melebihi biaya penanganan COVID-19. Apalagi, kasus positif COVID-19 masih saja naik. Ini tetap harus menjadi perhatian utama,” imbuhnya.

Ditambahkan, komite tersebut sangat layak diberi waktu untuk bekerja. Tentu siapa pun boleh memberikan usul dan masukan. “Setidaknya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program dan perumusan langkah-langkah strategis ke depan,” tandasnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali