Jenjang Karir Bahtra: Politisi Gerindra Duduk DPR Dapil Sulawesi Tenggara hingga Dikaitkan KPK Penerima CSR BI-OJK
Reporter
Minggu, 24 Agustus 2025 / 11:42 am
Bahtra Banong meniti karier politik hingga dikaitkan kasus CSR BI-OJK. Foto: Repro Gerindra.
KENDARI, TELISIK.ID - Bahtra Banong meniti karier politik dari dunia organisasi mahasiswa hingga berhasil duduk sebagai wakil rakyat.
Namun, namanya kini ikut terseret dalam penyelidikan dugaan penerimaan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Profil dan Latar Belakang Pendidikan
Bahtra Banong lahir di Doping pada 8 September 1983. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Sulawesi Selatan, yakni SMP Negeri 1 Atapange (1996-1999) dan SMK Negeri 3 Makassar (1999-2002).
Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung (Unisba) pada 2002 hingga 2009.
Untuk memperdalam ilmunya, Bahtra melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia (UI) dengan fokus pada tata kelola pembangunan dan kebijakan publik. Perjalanan akademis ini memperkuat kapasitasnya dalam memahami perencanaan tata ruang dan pengelolaan kebijakan.
Aktivitas Organisasi Sebelum Masuk Politik
Sebelum terjun ke panggung politik, Bahtra aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Ia menjabat sebagai Ketua Komisaris Teknik Unisba (2002-2003), Ketua Koordinator Komisariat Unisba, Ketua Badko HMI Jawa Barat (2006-2008), serta Ketua IKAMI (2007-2009).
Karier Politik dari Gerindra hingga DPR
Melansir Beritasatu, Minggu (24/8/2025), Karier politik Bahtra dimulai ketika ia dipercaya menjadi tenaga ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra pada 2014. Posisi ini menjadi pintu masuk bagi Bahtra untuk memahami dinamika legislatif.
Pada 2017, ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat, menandai awal keterlibatannya dalam struktur partai.
Pemilu 2019 menjadi langkah pertama Bahtra maju sebagai calon legislatif, meski gagal meraih kursi. Namun, kegigihannya membuahkan hasil ketika pada 2022 ia resmi dilantik sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara dan ditempatkan di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan.
Pada 30 Juni 2022, Bahtra juga dilantik sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Saat ini, pada periode 2024-2029, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan aparatur negara. Selain sebagai politisi, Bahtra dikenal sebagai pengusaha dengan menjabat Direktur PT Bumi Anoa Mandiri.
KPK Dalami Dugaan Kasus CSR BI-OJK
Nama Bahtra mencuat setelah KPK mengusut dugaan korupsi dana CSR yang melibatkan sejumlah anggota DPR RI. Kasus ini berawal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan masyarakat.
Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan penyidikan telah dimulai sejak Desember 2024.
“Perkara ini bermula dari LHA PPATK dan pengaduan masyarakat. Setelah dilakukan penyidikan umum, penyidik menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip dari Tempo.
Menurut Asep, modus perkara ini terkait pertemuan Komisi XI DPR RI dengan BI dan OJK setiap akhir tahun. Dalam rapat tertutup Panitia Kerja (Panja), disepakati pembagian dana program sosial untuk setiap anggota Komisi XI. Dana tersebut disalurkan melalui yayasan yang dikelola anggota DPR atau orang kepercayaannya.
Nama-Nama Anggota DPR yang Disebut
Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai NasDem.
Heri Gunawan diduga menerima Rp 15,86 miliar dan Satori sekitar Rp 12,52 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi seperti pembelian aset dan deposito.
Selain dua tersangka utama, terdapat sejumlah nama anggota DPR lain yang disebut dalam proses pendalaman, termasuk Bahtra. Berikut beberapa nama anggota DPR yang disebut berasal dari berbagai fraksi:
Fraksi Gerindra: Heri Gunawan, Gus Irawan Pasaribu, Susi Marleny Bachsin, Novita Wijayanti, Jefry Romdonny, R Imron Amin, Bahtra, Khaterine A Oendoen.
Fraksi NasDem: Satori, Fauzi Amro, Achmad Hatari.
Fraksi PKB: Bertu Merlas, Ela Siti Nuryamah, Abdul Wahid, Fathan Subchi.
Fraksi Demokrat: Marwan Cik Asan, Harmusa Oktaviani, Didi Irawadi, Vera Febyanthy.
Fraksi PKS: Hidayatullah, Junaidi Auly, Anis Byarwati, Ecky Awal Mucharam, Suryadi Jaya.
Fraksi PAN: Ahmad Najib Qodratullah, Jon Erizal, Achmad Hafisz Tohir, Ahmad Yohan.
Fraksi PPP: Wartiah, Amir Uskara.
Lonjakan Harta Bahtra
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bahtra menunjukkan lonjakan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari sekitar Rp 1,7 miliar pada 2022, kekayaannya meningkat menjadi lebih dari Rp 10,6 miliar pada 2025.
Lonjakan ini menjadi sorotan publik dan ikut memperkuat dugaan keterkaitan Bahtra dengan aliran dana CSR.
Terkait hal ini, belum ada keterangan resmi dari Bahtra yang disebut-sebut KPK dalam pusaran dana BI-OJK tersebut. Telisik.id melakukan konfirmasi, namun hingga detik ini belum mendapatkan jawaban. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS