Bahtra Klaim Gerindra Sudah Beri Teguran Bupati Pati, Diminta Warganya Lengser Gegara PBB Naik 250 Persen
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Kamis, 14 Agustus 2025
0 dilihat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong (kanan) di kompleks parlemen, Jakarta, dan Bupati Pati, Sudewo dilempar sandal saat menemui massa pendemo di alun-alun Pati, Rabu (13/8/2025). Foto: Repro Kompas/Antara.
" Polemik di Kabupaten Pati menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal yang kurang mempertimbangkan kondisi sosial dapat memicu penolakan publik "
JAKARTA, TELISIK.ID - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan Partai Gerindra telah memberikan teguran kepada Bupati Pati Sudewo terkait kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang menuai protes luas dari masyarakat.
Bahtra menjelaskan bahwa dirinya meminta para kepala daerah untuk lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus memberatkan masyarakat. Polemik di Kabupaten Pati menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal yang kurang mempertimbangkan kondisi sosial dapat memicu penolakan publik.
"Beberapa pekan yang lalu sebelum reses itu, kami juga rapat bagaimana agar BUMD-BUMD daerah itu ditingkatkan kinerjanya, sehingga bisa menambah nilai plus kan, nilai tambah terhadap PAD," kata Bahtra saat dihubungi di awak media, seperti dikutip dari Antara, Kamis (14/8/2025).
Ia menilai ada banyak cara bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, seperti dengan mengoptimalkan sektor pariwisata. Menurutnya, target peningkatan pendapatan daerah sebaiknya tidak dilakukan dengan menaikkan pajak secara drastis.
"Daerah-daerah yang kuat fiskalnya itu, hanya 11 provinsi dari 38 provinsi yang ada," ucapnya.
Bahtra menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk terus membina pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan secara kreatif. Saat ini, lanjutnya, banyak daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Mengenai kasus di Pati, Bahtra menyebut Gerindra sudah memerintahkan Sudewo untuk meminta maaf kepada publik.
“Kami sudah beri teguran. Kemudian, untuk meminta maaf ke publik terkait soal apa yang beliau sampaikan soal pernyataannya,” ujarnya, dikutip dari Tirto.
Baca Juga: Bahtra Disebut KPK dalam Korupsi CSR BI-OJK, Berikut Rincian Harta Kekayaan Rp 1 Miliar Lompat Rp 10 Miliar
Bahtra menambahkan, Gerindra juga meminta agar rencana kenaikan PBB tersebut dibatalkan. “Terus kemudian beliau juga sudah membatalkan soal kenaikan pajak itu yang 250 persen itu,” katanya.
Terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati untuk memakzulkan Sudewo, Bahtra mengatakan partainya masih menunggu proses yang berjalan. “Kami menunggu saja nanti apa dari putusan dari hak angket tersebut. Karena harus dibikin lebih jauh bagaimana perkembangannya,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Sugiono mengaku terus memantau aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat Pati.
“Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,” katanya.
Sugiono meminta agar Sudewo mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan kebijakan.
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah dari kader Gerindra untuk mematuhi pesan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni setiap kebijakan harus memperhitungkan dampak bagi rakyat kecil.
“Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Sudewo menegaskan menolak mundur dari jabatannya meski didemo aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
“Tuntutan sudah disampaikan tadi. Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional. Secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu semua ada mekanisme,” ucap Sudewo, sebagaimana dikutip dari Detik.
Sudewo mengakui bahwa penolakan masyarakat menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kebijakan di masa mendatang.
“Tapi yang ini sudah berjalan ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatu ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena saya baru beberapa bulan menjabat sebagai Bupati Pati, masih ada yang harus kita benahi ke depan,” ujarnya.
Ia pun mengimbau warga untuk tetap menjaga keamanan daerah. “Ya pembelajaran bagi seluruh Kabupaten Pati untuk menjaga solidaritas menjaga kekompakan jangan sampai terprovokasi oleh siapa pun. Kabupaten Pati milik semuanya warga Kabupaten Pati menjaga warga Pati,” jelasnya.
Sementara itu, di tengah sorotan terhadap Bahtra Banong atas sikapnya dalam polemik PBB ini, namanya juga muncul dalam perkembangan penyidikan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Baca Juga: Infografis: Harta Kekayaan Bahtra Naik Tiap Tahun
Dalam daftar yang beredar, Bahtra disebut sebagai salah satu anggota Komisi XI DPR RI 2019–2024 yang masuk dalam perkara tersebut.
Daftar itu memuat nama-nama dari berbagai fraksi, di antaranya Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
Dari Fraksi Gerindra sendiri, selain Bahtra, ada nama Heri Gunawan, Gus Irawan Pasaribu, Susi Marleny Bachsin, Novita Wijayanti, Jefry Romdonny, R Imron Amin, dan Khaterine A Oendoen.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Bahtra terkait keterkaitannya dalam perkara dugaan korupsi CSR BI–OJK tersebut. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
