Kominfo Ungkap 117 Isu Hoaks Pemilu 2024, KPU Gandeng TikTok Tak Tampilkan Iklan Politik

Kamis, 16 November 2023  /  9:07 am

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Foto: Repro Kemenkominfo

JAKARTA, TELISIK.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengakui masih banyak hoaks yang tersebar di internet menjelang Pemilu 2024. Dia menyebut beberapa tips yang perlu dilakukan sebagai antisipasi penyebaran informasi yang hoaks.

Antisipasi pertama, menurut Budi, masyarakat jangan langsung menyebarkan informasi yang diterima. Kedua, periksa kebenaran informasi dengan memeriksa sumber informasi resmi.

Ketiga, pelajari sebelum percaya dan menyebarkan informasi tersebut apakah pesan atau informasi itu akan bermanfaat bagi banyak orang.

“Jika informasinya benar namun tidak bermanfaat atau bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan, maka jangan disebarkan,” saran Budi, Rabu (15/11/2023).

Budi menilai, penyebaran informasi tentang Pemilu 2024 sangat penting namun tidak berisi hoaks yang bisa membingungkan masyarakat. Karena itu, dia mengingatkan bahwa pencegahan penyebaran hoaks yang berkaitan Pemilu 2024 membutuhkan partisipasi masyarakat.

Upaya tersebut, menurut Budi, merupakan bagian dari menciptakan pesta demokrasi lima tahunan yang berkualitas.

“Ingat, Pemilu 2024 adalah agenda kita semua agar penyelenggaraannya bisa kita rayakan bersama, maka dibutuhkan kontribusi dari semua pihak untuk menjaga kualitas pelaksanaannya,” tegasnya.

Baca Juga: Komisi III DPR Desak Bentuk Panja Netralitas Polri, Kabaharkam Ungkap 3 Operasi Amankan Pemilu 2024

Data terbaru, sebaran hoaks yang berkaitan dengan Pemilu 2024 berdasarkan data dari Tim AIS Kementerian Kominfo, telah mengidentifikasi sebanyak 117 isu hoaks yang tersebar di berbagai platform media sejak Januari 2022.

AIS merupakan mesin pengais (crawling) konten negatif di internet yang diluncurkan Kementerian Kominfo sejak 2018. Mesin sensor internet ini bernilai Rp 200 miliar.  

“Persebaran hoaks di ruang digital juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sepanjang Januari 2022 hingga 12 November 2023, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi 117 isu hoaks mengenai pemilu yang ditemukan pada berbagai platform digital,” ungkap Budi.

Sementara itu, platform media sosial TikTok menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk ikut menyebarkan informasi tentang penyelenggara pemilu.

Public Policy and Government Relation TikTok Indonesia, Faris Mufid mengatakan, nantinya TikTok tidak akan membuka layanan iklan politik. Faris mengakui, TikTok sedikit berbeda dengan platform lain, TikTok tidak mengizinkan iklan politik dan kebijakan ini berlaku global.

“Jadi mungkin yang ada lebih banyak ke konten politik dan catatan Pak Ketua (Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, red) tadi. Telah kami koordinasikan juga dengan tim teknis di KPU, bagaimana caranya kami dapat memberikan informasi-informasi edukatif,” jelas Faris di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).

TikTok juga akan aktif memberikan informasi yang bersumber dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sebelumnya juga sudah saling menandatangani nota kesepahaman dengan TikTok.

“Tanggal 28 (November 2023) nanti kami akan meluncurkan portal kepemiluan di aplikasi TikTok. Kami bekerja sama dengan KPU juga, kami sudah koordinasi. Nanti ada informasi dari KPU yang akan kami tampilkan di dalam aplikasi TikTok. Itu selama tiga bulan (75 hari, red) masa kampanye,” urai Faris.

Baca Juga: Pengundian Nomor Urut Calon Presiden-Wakil Presiden Dituding Settingan hingga Prabowo Joget

Terkait kerja sama dengan TikTok, Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengapresiasi bahwa langkah ini perlu dilakukan karena TikTok merupakan platform media sosial yang paling digandrungi saat ini oleh anak muda. Selain itu, pemilih muda sebagai pemilih mayoritas dalam Pemilu 2024.

Hasyim berharap TikTok menyiapkan strategi internal untuk mencegah penyebaran disinformasi, hoaks, atau fitnah, khususnya mengenai konten-konten kepemiluan.

“Kami berharap TikTok juga menyiapkan berbagai macam strategi policy di internal tentang misalkan disinformasi, hoaks, fitnah dan segala macam itu supaya dia filter, atau yang kira-kira informasi itu potensial menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang distraktif. Ini jadi penting,” harap Hasyim, Rabu (15/11/2023).

Pihak TikTok juga diharapkan menjadi penyaring sekaligus penerang jika ada informasi negatif, sehingga para pengguna tidak dibuat bingung oleh konten yang menyesatkan. (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS