Konawe Dominasi Kasus Kekerasan Anak di Sultra
Reporter
Rabu, 26 Februari 2020 / 6:49 pm
Pj. Sekda Sultra, Laode Ahmad P.B. Foto : Istimewa
KENDARI, TELISIK.ID - Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A-PPKB) Sulawesi Tenggara, Andi Tenri melaporkan bahwa, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan di beberapa daerah.
Bahwa ada sekitar 124 kasus, 97 kasus di laporkan ke SIMPONI PPA dan 27 Kasus melalui laporan masyarakat pada UPTD PPA. Berdasarkan data kekerasan terhadap anak, paling banyak terjadi di Konawe yaitu sebanyak 19 Kasus (4 kasus anak laki-laki dan 15 kasus anak perempuan).
Kemudian Kota Kendari yaitu 18 kasus (4 kasus pada anak anak laki laki dan 14 kasus anak perempuan).
Ini di sampaikan dalam agenda ngobrol kinerja (ngoki) ke tujuh bersama OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Baca Juga : Antisipasi Bencana di Sultra, Basarnas Gelar Pelatihan Water Rescue
Ngoki yang ke tujuh kalinya, dilaksanakan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A-PPKB), Rabu (26/2/2020).
Dalam Ngoki kali ini, Pj. Sekda Laode Ahmad P. B, menyampaikan beberapa hal kepada seluruh pimpinan OPD. Agar meningkatkan kinerjanya, untuk mendukung segala program – program Pemerintah Provinsi Sultra.
“Kepala OPD jangan lebih banyak mengeluh. Kesuksesan pembangunan daerah tidak lepas dari kinerja OPD, oleh karena itu, seluruh kepala OPD harus bersinergi dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” ucapnya.
Baca Juga : Indonesia Masuk Negara Maju, Hipmi: Hati-Hati Jebakan Batman
Selain itu, Pj. Sekda Laode Ahmad P.B, menyampaikan beberapa hal kepada seluruh pimpinan OPD. Ia mengatakan yang pertama, program kegiatan Pemprov merupakan setengah dari program kegiatan Pemerintah Pusat.
Kedua, selaku pimpinan OPD, jangan selalu kekeh dan egois terhadap hal-hal yang kurang pantas untuk dipaksakan sebagai program dan kegiatan. Ketiga, program strategis pemprov saling tersambung dan terdistribusi di wilayah kerja 17 kabupaten/kota.
Selanjutnya, program kegiatan provinsi harus linear dengan program kegiatan 17 kabupaten/kota. Program pemerintah pusat, lebih fokus kepada program kegiatan pariwisata karena lebih cepat menghasilkan dan memajukan untuk daerah. Terakhir, Kepala OPD jangan lebih banyak mengeluh daripada berkinerja.
Baca Juga : Tingkatkan Pengawasan Irjen ESDM libatkan Perangkatnya di Daerah
Reporter: Muhammad Israjab
Editor: Sumarlin