Belanja Perjalanan Dinas hingga Rapat Masih Boros, Tito Mau Kepala Daerah Tetap Lanjutkan Efisiensi Anggaran di 2027

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Selasa, 04 Agustus 2026

0 dilihat

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan arahan kepada kepala daerah agar melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027 saat memberikan keterangan di Menara Bidakara, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026. Foto: Repro Kemendagri

JAKARTA, TELISIK.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah tetap melanjutkan langkah efisiensi anggaran pada 2027.

Menurutnya, masih terdapat banyak ruang untuk menghemat belanja daerah sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri agenda di Menara Bidakara, Senin, 3 Agustus 2026. Ia menegaskan upaya efisiensi bukan hanya dilakukan pada tahun berjalan, tetapi juga perlu menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

"Jadi kalau untuk tahun 2027, ya, saya tetap mendorong kepala daerah-daerah untuk melakukan efisiensi," kata Tito Karnavian, seperti dikutip dari Kompas, Selasa (4/8/2026).

Menurut Tito, hasil pemantauan di berbagai daerah menunjukkan masih adanya sejumlah pos belanja yang berpotensi dihemat.

Baca Juga: Mendagri Tito Sentil Kepala Daerah Tak Rumahkan PPPK, Pilih Opsi Efisiensi Anggaran

Pemborosan, kata dia, ditemukan pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, hingga belanja makanan dan minuman yang nilainya dinilai masih terlalu besar.

Selain itu, Tito juga menyoroti besarnya anggaran perjalanan dinas dan pelaksanaan rapat. Ia menilai sebagian kegiatan tersebut dapat disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi sehingga tidak selalu membutuhkan pertemuan tatap muka.

"Perjalanan dinas yang banyak, rapat yang enggak perlu, yang cukup disederhanakan bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Nah ini yang harus perawat, perawatan dibuat tinggi, pemeliharaan itu. Padahal enggak segitu," jelas Tito.

Ia menilai kepala daerah perlu lebih aktif mencermati setiap rincian anggaran yang disusun oleh perangkat daerah. Dengan memahami struktur belanja daerah, kepala daerah diharapkan dapat memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tito juga mengingatkan agar kepala daerah tidak sepenuhnya bergantung pada masukan dari jajaran birokrasi. Menurutnya, setiap usulan program harus dikaji secara menyeluruh agar tidak memunculkan kegiatan yang kurang diperlukan.

"Nah ini, saya minta kepada kepala daerah lakukan dulu. Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang enggak perlu," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menegaskan pemerintah pusat tidak akan langsung memenuhi permintaan pemerintah daerah yang mengajukan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut dia, setiap usulan tambahan anggaran harus disertai bukti bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan efisiensi secara maksimal.

"Saya enggak mau dibohongin sama kepala daerah. Kalau kita bilang wah DAU dibuka berarti kita tinggal minta itu saja. No way. Kita enggak akan bodoh-bodoh. Staf saya itu pernah rata-rata jadi Pj Gubernur, Pj Walikota, Bupati," kata Tito.

Baca Juga: 9 Kebijakan Strategis Kemenkeu 2027, Stabilisasi Subsidi BBM hingga Efisiensi Belanja Masih Diterapkan

Sebagai langkah pengawasan, Kementerian Dalam Negeri akan menurunkan tim untuk mengaudit daerah yang mengajukan penambahan DAU. Audit tersebut dilakukan guna memastikan pemerintah daerah telah melakukan pembenahan terhadap struktur belanja sebelum meminta tambahan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Tito, proses pemeriksaan akan mencakup penelusuran terhadap berbagai pos anggaran yang masih berpotensi dihemat. Hasil audit nantinya menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menilai kelayakan permohonan tambahan anggaran dari masing-masing daerah.

"Kalau ada yang menyatakan 'Pak kami top up DAU, kami enggak punya uang', fine, kita akan turun. Efisiensi sudah lakukan enggak, kita bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan," tegas Tito. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS