Kunjungi Moeldoko, Umar Samiun Perjuangkan Pemekaran Kepton
Reporter
Selasa, 10 Maret 2020 / 10:27 am
Suasana kunjungan Umar Samiun bersama Kepala Staf Presidenan, Moeldoko. Foto: Istimewa
KENDARI, TELISIK.ID - Samsu Umar Abdul Samiun terus kokoh memperjuangkan percerpatan pemekaran Provinisi Kepulauan Buton (Kepton) meskipun dirinya tak lagi menjabat sebagai Bupati Buton.
Mantan Bupati Buton dua periode ini bertemu dan berdiskusi langsung dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, yang difasilitasi oleh Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, Senin (9/3/2020).
Pertemuan yang digelar pada pukul 16.30 WIB itu berlangsung sekitar 1 jam. Di hadapan Moeldoko, Umar Samiun menjelaskan 2 hal yang prinsip yang berkaitan dengan pemekaran Provinsi Kepton.
"Ada 2 hal yang prinsip tentang bagaimana daya dorong Kepton bisa mulus menjadi satu provinsi baru," kata Umar Samiun usai pertemuan.
Baca Juga : Seorang Pemuda di Konsel Nyaris Tewas Diterkam Buaya
Pertama adalah terkait dengan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh Kabupaten Buton, yakni aspal Buton. Dijelaskan, dengan pengelolaan yang baik, aspal Buton bisa menjadi keunggulan komperatif yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya.
"Jika ini berhasil, kita bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwasanya dengan mekarnya Kepton tidak akan menjadi beban negara dalam hal pembiayaan melalui APBN yang selama ini juga menjadi salah satu kendala. Selain itu juga, bisa menjadi salah satu pemicu pendapatan negara dari aspal Buton ini," paparnya.
Kedua, mengenai isu kedaerahan. Isu ini, tegas Umar Samiun, merupakan isu yang tidak bisa dikesampingkan. Pasalnya, Buton sejak zaman kesultanan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti kita tahu ketika pemerintah pusat ketika itu meminta Kesultanan Buton untuk bergabung dengan NKRI.
"Sehingga isu kedaerahan ini menjadi salah satu modal kita supaya pemerintah pusat bisa menghargai eks Kesultanan Buton itu sebagai sebuah provinsi. Karena ini menjadi bagian yang tidak bisa dilupakan oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Baca Juga : Kantor DPD Golkar Kota Kendari Diserbu Massa Simpatisan Laode Azhar
Dengan demikian, potensi sumber daya alam dan isu kedaerahan menjadi 2 hal yang akan menjadi pertimbangan khusus pemerintah pusat dalam mempertimbangkan pemekaran Provinsi Kepton. Selain itu juga, akan menjadi pembeda dengan daerah-daerah lain yang ingin memekarkan diri.
"Inilah yang saya bilang spesifikasi khusus yang bisa menerobos moratorium. Dan yang bisa meyakinkan itu tidak bisa semua orang. Kalau persyaratan lain itu semua daerah bisa penuhi, makanya saya cari spesifikasi khusus," ujarnya.
Pertemuan tersebut juga merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya antara Umar Samiun dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dimana saat itu Umar Samiun masih menjabat sebagai Bupati Buton.
"Pertemuan tadi juga sekaligus memperbaharui kembali pertemuan saya dengan presiden. Apalagi saat itu periode pertama dan sudah ada perubahan kabinet sehingga harus kembali diperbarui. Untuk pertemuan dengan presiden akan kembali dilakukan," tutupnya.
Baca Juga :
Reporter: Musdar
Editor: Rani