Lebih 50 Persen Siswa tak Punya Ponsel, Subsidi Kuota Internet Mubazir

Senin, 14 September 2020  /  12:43 pm

Masih banyak siswa yang tidak memiliki ponsel sehingga tak bisa mengikuti pembelajaran daring. Foto: Repro Telkomsel

KENDARI, TELISIK.ID - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merilis input nomor ponsel siswa di data pokok pendidikan (Dapodik).

Data per 11 September menunjukkan, nomor ponsel yang sudah terdaftar sebanyak 21,7 juta dari 44 juta siswa dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di Indonesia. Adapun untuk mahasiswa, nomor ponsel yang telah tercatat sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan dosen 161 ribu dari 250 ribu dosen.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan, data tersebut menunjukkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berlangsung selama ini tidaklah didominasi oleh PJJ daring. Padahal untuk subsidi kuota internet ini, Kemendikbud mengalokasikan dana Rp 7,2 triliun.

"Tidak sampai 50 persen siswa yang memiliki nomor ponsel untuk didaftarkan. Bahkan angka ini bisa saja berkurang setelah nomor ponsel siswa diverifikasi validasi nantinya,” ungkapnya, Senin (14/9/2020), dilansir Jpnn.com.

Heru menambahkan, data itu juga menunjukkan Kemendikbud dan pemerintah daerah tidak memiliki pemetaan yang akurat terhadap implementasi PJJ yang sudah berlangsung.

Berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ daring atau berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ luring maupun campuran. 

Baca juga: 2.800 Pelajar di Muna Terima Beasiswa

"Berapa banyak siswa yang punya HP atau punya jaringan internet. Besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya,” sambung Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI.

Lebih lanjut dikatakan Heru, efektivitas dari pembagian kuota internet patut diragukan. Lantaran per 11 September saja tidak sampai 50 persen nomor yang didaftarkan.

Artinya, dana untuk bantuan kuota internet yang sangat besar Rp 7,2 triliun sebagian besar akan tidak digunakan sehingga mubazir.

"Jumlah uang yang sangat besar, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu siswa lainnya yang mengalami kesulitan selama PJJ," katanya.

Sementara seorang masyarakat Kota Kendari mempertanyakan subsidi tersebut dan berharap Kemendikbud melalui Dikbud Sultra bisa memikirkan bagaimana nasib siswa yang tidak memiliki ponsel untuk belajar di rumah.

"Bagaimana seperti kita yang tidak mampu beli ponsel untuk anak, masa dibiarkan begitu saja apalagi sekarang corona makin tinggi penyebarannya," tutur Misali, seorang tukang becak di Kota Lama.

Reporter: Ibnu Sina Ali Hakim

Editor: Haerani Hambali