Petinggi Parpol Respon Prabowo Reshuffle Kabinet lagi Usai 17 Agustus 2026

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Sabtu, 08 Agustus 2026

0 dilihat

Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta. Foto: Repro BPMI Setpres

JAKARTA, TELISIK.ID - Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI, sejumlah petinggi partai menilai keputusan sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo.

Kabar perombakan kabinet disebut-sebut akan dilakukan setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Isu tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai kinerja pemerintahan dan masih adanya sejumlah posisi wakil menteri yang kosong.

Sejumlah petinggi partai politik, baik yang berada dalam koalisi pemerintahan maupun di luar koalisi, turut merespons kabar tersebut. Mereka pada prinsipnya menilai keputusan mengenai reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Kabar yang beredar menyebut reshuffle kali ini kemungkinan berskala kecil. Perombakan disebut lebih diarahkan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong setelah terjadi perubahan jabatan pada beberapa pejabat sebelumnya.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan keputusan mengenai reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Menurutnya, partai politik maupun para pembantu Presiden tidak perlu terlalu jauh menanggapi isu tersebut.

"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh, seperti dikutip dari Detik, Sabtu (8/8/2026).

Baca Juga: Menteri PU Terkena Reshuffle Prabowo di Awal Agustus 2026, Dody Hanggodo: Ampun Bos Ampun

Menurut Saleh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menginstruksikan seluruh kader partainya untuk tetap bekerja secara sungguh-sungguh. PAN, kata dia, menyerahkan pembahasan mengenai reshuffle kepada masyarakat dan pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan.

"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap dia.

Demokrat Nilai Menteri Mitra Komisi II Berkinerja Baik

Respons serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf. Ia menyebut keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

Dede yang juga pimpinan Komisi II DPR mengatakan dirinya hanya dapat menilai kinerja para menteri yang menjadi mitra kerja komisinya. Menurutnya, para menteri yang berada dalam lingkup Komisi II DPR sejauh ini telah bekerja dengan baik.

"Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf.

Namun, Dede mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai kinerja seluruh menteri yang berada dalam Kabinet Merah Putih.

"Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira juga merespons isu reshuffle kabinet yang kembali beredar. Ia memilih menyerahkan kepastian mengenai kabar tersebut kepada pemerintah dan Istana.

"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," tutur Andreas.

Ketika ditanya mengenai hasil sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan, Andreas mengatakan pemerintah kemungkinan memiliki ukuran dan hasil survei sendiri.

Ia tidak secara langsung menyimpulkan apakah reshuffle dapat menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kinerja maupun kepercayaan publik.

"Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tutur dia.

Mensesneg Pernah Buka Peluang Isi Kursi Kosong

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah memberikan penjelasan mengenai isu reshuffle kabinet ketika kabar perombakan kembali muncul pada akhir Juli 2026.

Prasetyo saat itu mengatakan belum ada keputusan mengenai reshuffle. Namun, ia membuka kemungkinan Presiden mengangkat pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong.

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo kepada wartawan di gerbong kereta Nusantara Explorer di Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026.

Saat itu, Prasetyo menyebut terdapat sejumlah posisi wakil menteri yang kosong akibat perubahan jabatan pada pejabat sebelumnya.

Salah satunya posisi Wakil Menteri Pertanian setelah Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga disebut masih kosong setelah Prabowo mencopot Silmy Karim.

"Ya, contohnya seperti Wamentan. (Wamen Imipas) ya, itu juga kosong," ujar Pras.

Baca Juga: Isyarat Kuat Prabowo Kembali Reshuffle Menteri-menteri Nakal

Meski demikian, Prasetyo menegaskan belum ada pembahasan mengenai rencana penggantian pejabat yang sudah menduduki posisi dalam kabinet.

"Tapi memang, terus terang, kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle dekat ini," katanya.

Dengan kembali munculnya isu reshuffle setelah 17 Agustus 2026, kepastian mengenai perubahan susunan kabinet masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara resmi waktu pelaksanaan maupun nama pejabat yang berpotensi mengalami pergantian. Salah satu kemungkinan yang sebelumnya disampaikan pemerintah ialah pengisian sejumlah posisi yang masih kosong dalam Kabinet Merah Putih. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS