Menelisik Hubungan Jokowi dan PSI
Kolumnis
Minggu, 15 Februari 2026 / 12:50 pm
Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.
Oleh: Efriza
Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan
PERNYATAAN mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada bulan Januari kemarin, yang menyatakan ia akan turun langsung membantu PSI, ditenggarai akan membuat kader PSI antusias.
Keterlibatan Jokowi dapat menjadi dorongan elektoral jangka pendek, tetapi jangka panjang masih diragukan karena tergantung sikap konsisten Jokowi, dan jangan lupakan tentang kondisi kesehatan Jokowi yang sedang tidak baik-baik saja, artinya konsistensi Jokowi juga terpengaruh kesehatannya.
Kehadiran Jokowi di PSI telah memberikan legitimasi tambahan bagi PSI. Sejumlah tokoh-tokoh partai lain wajar memilih bergabung di PSI, karena melihat kehadiran Jokowi tersebut. Hanya saja, animo karena Jokowi tidak bersifat lama, sekadar antusias, lambat-laun akan meredup, bahkan kehadiran tokoh-tokoh lain di PSI ditenggarai dapat terjadinya konflik internal antara kader PSI dan anggota “kutu loncat” tersebut.
PSI Bersama Jokowi, Kehilangan Identitas
Tantangan besar bagi PSI adalah PSI harus membuktikan diri bukan sekadar “partai keluarga Jokowi”. PSI telah memilih mengabaikan menguatkan basis ideologi, PSI asyik mengkultuskan Jokowi. PSI dalam membangun jaringan terlihat instan dengan berharap dari para “eks” kader partai lain, berharap mereka membawa gerbong massa.
PSI berharap kepada Jokowi, padahal sosok Jokowi sedang mengalami citra negatif di masyarakat. Jokowi juga sedang menghadapi berbagai permasalahan dari kasus dugaan ijazah palsu, hingga tersorot kasus Korupsi dari beberapa menteri di kabinet yang sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski ada asas praduga tak bersalah.
PSI telah memilih mengkultuskan Jokowi, berharap pengaruhnya dan bahkan menjadikan Jokowi sebagai “jimat” agar PSI menjadi partai menengah tidak lagi partai gurem.
PSI sebagai Partai Penampungan “Eks” Partai Lain Eksodus politisi dari Partai NasDem seperti tokoh-tokoh Ahmad Ali, Bestari Barus, hingga Rusdi Masse ke PSI dapat dinyatakan bukanlah cerminan nilai positif. Malah yang terjadi kemungkinan konflik internal antara kader dan anggota “kutu loncat.”
PSI malah terjebak dengan cara instan menampung “eks kader” dari partai-partai politik lain, tetapi melupakan membangun basis ideologi dan pendidikan politik dengan kaderisasi. PSI yang awal kehadirannya menjanjikan dengan memilih pendekatan kepada anak muda dan mencoba menggulirkan gagasan sebagai partai modern.
Ternyata PSI memilih meninggalkan citra “partai wangi”, demi kepentingan instan, tepat tahun ketiga PSI mengikuti Pemilu, partai ini memberikan “karpet merah” kepada Jokowi dan keluarganya. Kehadiran Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, padahal Kaesang bukan kader, itulah awal dari PSI kehilangan identitas.
Bahkan, PSI akhirnya memilih mengkultuskan Jokowi, karena kekhawatiran PSI tenggelam lebih cepat. PSI berharap “tuah” Jokowi untuk secepat kilat mengangkat PSI dari partai gurem menjadi partai tengah, ternyata hanya ilusi.
Sikap pragmatisme PSI semakin tinggi, ketika PSI lebih memilih “membajak” kader-kader dari partai lain ketimbang mengajak dan mendidik simpatisan dan anggotanya menjadi kader PSI.
Kader-kader dari Partai Nasdem yang direkrut tersebut lebih bersifat elitis, ditenggarai kehadiran mereka belum tentu juga membawa gerbong massa, kehadiran mereka juga disinyalir tidak berkelindan mendongkrak popularitas, elektabilitas, maupun suara PSI pada Pemilu 2029 mendatang.
Perpindahan mereka lebih untuk memperkuat struktur dan jaringan PSI, kepentingan politik elitis saja, dan juga kebutuhan akan pengalaman politiknya. Sayangnya, figur kader-kader Nasdem ke PSI, bukan tanpa masalah personal. Permasalahan pribadi mereka malah dapat membebani PSI karena kasus tersebut, misalnya, Ketua Harian PSI Ahmad Ali masih tersorot kasus korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, meski ada asas praduga tak bersalah.
Tidak menutup kemungkinan bahwa PSI menjadi tempat perlindungan orang-orang yang sudah tidak laku di partainya, kader-kader “eks” yang bermasalah, sehingga PSI dapat menjadi kumpulan orang-orang bermasalah termasuk Jokowinya sendiri, itu yang sepertinya tidak diperhitungkan dalam merekrut kader-kader “eks” partai lain.
Kehadiran personal mereka yang “eks” partai lain, ditenggarai tidaklah otomatis mengalihkan basis pemilih, apalagi kenyataannya loyalitas pemilih di Indonesia tidak selalu mengikuti perpindahan elit.
Hubungan Patron-Klien hanya terjadi direlasi politik semata, tidak selaras dalam bilik suara. Disinyalir, kecil dampak nyata dari kehadiran mereka untuk PSI, figur-figur baru tersebut cenderung tidak menjadi daya tarik mayoritas publik.
Kemungkinan besar mengintai adalah PSI akan terbukanya konflik internal, antara para kader yang telah berjuang untuk PSI tetapi tidak mendapatkan tempat istimewa, dengan elit eksodus partai lain yang lebih dianakemaskan, sehingga memungkinkan kader-kader PSI akan menjelang Pemilu 2029 mereka akan memilih meninggalkan PSI, jika terjadinya ketidakadilan di dalam pengelolaan partai.
Kepentingan Jokowi dan Dampak PSI
Ambisi Jokowi begitu tinggi, disinyalir berbagai alasan mengitarinya seperti Jokowi sedang mencoba membenturkan antara persoalan hukum yang sedang membelit dirinya dengan pergerakan politiknya di PSI.
Jokowi juga punya obsesi pribadi agar dirinya dan keluarganya masih diperhitungkan dalam kancah politik nasional.
Jokowi juga masih berharap, ia tetap diperhitungkan oleh Presiden Prabowo, sehingga upaya dirinya mempengaruhi Presiden Prabowo dengan narasi keberhasilan kemenangan Prabowo-Gibran karena “cawe-cawe” dirinya di Pilpres 2024 lalu, dan juga kekuatan Jokowi dengan PSI, diharapkan tetap akan berhasil, sehingga Presiden Prabowo terus dalam ketidakmandirian mengelola pemerintahannya.
Jokowi juga berharap, ia diperhitungkan dengan memiliki pengaruh melalui partai PSI seperti Megawati, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Prabowo, upaya ini yang sedang dicoba kembali dengan PSI. Tetapi, apa berhasil? Jelas tidak mudah dan penuh tantangan.
Malah yang terjadi bahwa kehadiran Jokowi, sejatinya telah membuat Kaesang sebagai Ketua Umum PSI tidak punya kemandirian sebagai Ketua Umum, Kaesang juga pengaruhnya kepada kader dan publik malah menurun, Kaesang tidak lagi punya daya tarik besar, bahkan Kaesang kurang diperhitungkan oleh ketua-ketua umum partai lainnya. Kaesang telah “digendong” oleh Jokowi, tanpa diberikan kepercayaan untuk mandiri.
Jokowi jelas berbeda dengan ketiga figur tersebut, Megawati, SBY dan Prabowo membangun partai sejak kelahiran partai itu, mereka juga membangun fondasi ideologis dan jaringan yang relatif mapan. Jokowi membangun PSI dengan instan melalui pengaruh kekuasaannya saat menjadi Presiden antara tahun 2023-2024, lepas dari kekuasaan presiden, ternyata PSI masih seperti sekarang yakni tidak membesar, tidak berpengaruh, hanya meramaikan hitungan partai-partai politik di Indonesia.
Jokowi dapat dinilai bahwa figur yang tidak punya pengaruh besar dan pesona kharismatik yang tinggi, ia sekadar sosok usang dengan juga tingkat kejenuhan masyarakat yang tinggi terhadap perilaku politiknya.
PSI yang dinilai bisa tumbuh besar dengan konsep “partai super Tbk” dan dukungan penuh dirinya, nyatanya juga tak mendongkrak popularitas dan elektabilitas PSI, apalagi untuk diperhitungkan dalam kancah politik nasional.
PSI juga masih dalam tahap mencari bentuk identitasnya, mencari ceruk basis sosial masyarakat yang sesuai dengan mereka. Sayangnya, PSI malah hanya bertumpu pada figur Jokowi yang diharap berdampak, padahal sudang usang, maka ambisi Jokowi itu berisiko bagi masa depan PSI.
PSI terobsesi menjadi partai menengah pada Pemilu 2029, dinilai hanya ilusi di Pemilu 2029. PSI hanya partai semenjana, yang diberikan porsi di kabinet oleh Presiden Prabowo, karena jasa Jokowi saja ke Prabowo pada saat Pilpres 2024. Jadi bukan karena PSI, PSI tetap ditenggarai tidak diperhitungkan.
Baca Juga: Blunder Partai Solidaritas Indonesia
Apalagi saat ini, dapat dipastikan “perahu” besar relawan Jokowi sudah keropos, sebab tidak semua relawannya bergabung di PSI, seperti Pro Jokowi (Projo) malah ingin bergabung dengan Gerindra dan Prabowo, artinya Jokowi telah gagal merawat “perahu” besar relawanmya untuk tetap dengan kepentingan Jokowi.
Relawan Jokowi ditenggarai juga mengalami kejenuhan bersama Jokowi, saat ini kenyataannya menjadi relawan Jokowi tidak lagi dapat banyak diakomodir dalam jabatan pemerintahan Prabowo. Bagi mereka bersama Jokowi tentu saja tidak lagi menarik kecuali kesia-sia-an.
Ditenggarai, meski ada Jokowi bersama PSI, realitasnya Pemilu 2024 kemarin, PSI tidak bisa bicara banyak padahal Jokowi sebagai Presiden. Oleh sebab itu, PSI yang sudah mengikuti Pemilu sebanyak empat kali, diyakini berisiko tetap menjadi partai kecil dengan ketergantungan tinggi pada figur Jokowi.
Semestinya, PSI menyadari bahwa tantangan PSI adalah PSI mesti mampu keluar dari bayang-bayang Jokowi. Jokowi sudah usang, itu yang mesti disadari oleh PSI, dan PSI mesti menuntut kemandirian Kaesang sebagai Ketua Umum PSI.
Malah yang benar semestinya adalah PSI menunjukkan identitas baru Gajah-nya, PSI menunjukkan apa maksud sebagai Partai Super Tbk, dan membuktikan diri sebagai partai dengan daya tarik ideologis serta jaringan yang luas. (*)
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS