Dukung Prabowo Dua Periode, Tidak Bersama Gibran

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 08 Februari 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

PRESIDEN Prabowo Subianto belum genap dua tahun menjabat sebagai Presiden. Tetapi riuh-rendah wacana di publik seperti sudah bersiap menuju Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2029 saja. Partai-partai di koalisi pemerintahan maupun partainya sendiri, ramai-ramai sudah mendorong Prabowo untuk maju kembali bersiap dua periode pemerintahannya.

Politik di Indonesia karakternya unik dan menjengkelkan. Awal menjabat seorang presiden akan sibuk merangkul seluruh partai politik di parlemen, dengan tujuan agar memudahkan dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan. Tetapi, memasuki tahun kedua, partai-partai politik sudah bersiap-siap untuk menuju Pilpres berikutnya.

Dan, kecenderungan era Reformasi, petahana Presiden berhasil memenangkan Pilpres dan dipercaya sebagai Presiden untuk dua periode. Meski begitu, tidak terjadinya duet kembali dari pertahana kecuali pecah kongsi. Ini menunjukkan karakter pemerintahan Indonesia bahwa energi terbesarnya hanya tentang kekuasaan yakni berkuasa dan melanjutkan kekuasaan, dan bersama atau pecah kongsi.

Jokowi Ajukan Prabowo-Gibran Kembali

Awal tahun 2026 ini, rakyat mungkin saja jengah menyaksikan riuh-rendah komunikasi politik partai-partai politik dii pemerintahan maupun partai politik baru, yang sudah membicarakan terkait pemilu, dengan mengusung kembali Prabowo untuk ikut Pilpres berikutnya agar dapat menjabat sebagai Presiden dua periode.

Rakyat jengah, karena pemerintahan ini baru berjalan belum genap dua tahun. Tetapi, pembicaraannya seolah ini adalah tahun politik menuju Pilpres. Padahal banyak program kerja dari visi-misi Presiden yang belum berjalan optimal. Kinerja beberapa menteri di kabinet yang belum optimal mewujudkan visi presiden, sehingga hasilnya belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam aspek kesejahteraan rakyat.

Nafsu kekuasaan, narasi kuasa, itulah yang menghinggapi politisi di Indonesia. Mantan Presiden Joko Widodo saja, mengalami post power syndrome, yang awalnya ia ingin setelah paripurna sebagai presiden menimang cucu, menikmati suasana indah di Solo, malah nyatanya ia terjun ke politik praktis berganti baju partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekarang bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Jokowi bersama PSI sesuatu yang janggal, ia sebagai dewan pembina juga belum jelas, ditenggarai ia juga belum berkartu anggota PSI, alias tidak sebagai kader PSI. Tetapi karena PSI, dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungsunya Jokowi, PSI malah mengkultuskan Jokowi sehingga Jokowi seolah “ideologinya” PSI. Akhirnya, PSI dari partai politik dengan semboyan anak mudanya, bergeser menjadi partainya keluarga Jokowi.

Jokowi mencoba membawa PSI lebih baik, diharapkan pada Pilpres 2029 nanti, bahwa PSI bisa lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sehingga punya perwakilan legislatornya di Senayan. Oleh sebab itu, Jokowi langsung mengeluarkan ‘titah’ dengan mengajukan paket yang sama yakni Prabowo-Gibran untuk dua periode.

Sikap Jokowi untuk mengajukan dua periode Prabowo-Gibran, sejatinya tidak sepenuhnya disetujui oleh Ahmad Ali. Ia adalah politisi “kutu loncat” dari Partai Nasdem yang pindah ke PSI, namun beruntung dijadikan ketua harian PSI. Ahmad Ali, menarasikan bahwa Prabowo dan Gibran malah bertarung di Pilpres 2029 mendatang alias pecah kongsi.

Baca Juga: Blunder Partai Solidaritas Indonesia

Offside-nya Ahmad Ali dalam komunikasi politiknya, yang kemudian diluruskan sekaligus ditegaskan kembali oleh Jokowi bahwa Prabowo-Gibran dua periode.

Mengusung Prabowo Dua Periode

Pasca Jokowi mengungkapkan dua periode untuk Prabowo-Gibran, riuh-rendah komunikasi politik partai pendukung pemerintah mulai bersahutan dengan banyak versi.

Misalnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung kembali untuk Prabowo bisa dua periode. Begitu juga dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan menarasikan Prabowo untuk dua periode.

Meski PKB dan PAN mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dua periode, tetapi kedua partai itu enggan membahas menduetkan kembali Prabowo-Gibran untuk dua periode. Ini menunjukkan partai-partai politik lain, tidak begitu tertarik membicarakan Gibran.  

Sebab, dalam opini publik, sosok Gibran adalah wakil presiden yang punya “cacat etika”. Kita perlu flashback bahwa diketahui dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden telah memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Tetapi akibat putusan ini, dinilai titik awal Indonesia tidak baik-baik saja seperti disampaikan oleh Arief Hidayat yang telah purna tugas sebagai hakim dari Mahkamah Konstitusi.

Ditenggarai, partai-partai politik di Pemerintahan yang telah menyatakan akan mendukung Prabowo untuk dua periode. Ini sekadar menguatkan persepsi kepada publik semata, bahwa partai-partai itu solid dan loyal terhadap Presiden. Sekaligus, PKB maupun PAN masih berharap, Prabowo dapat dipasangkan oleh kader di antara PKB dan PAN.

Pernyataan PKB dan PAN yang enggan membicarakan Gibran, maupun mengiyakan paket ulang antara Prabowo-Gibran, dapat dimaklumi. Sebab, jika kita pelajari dinamika politik di Indonesia, periode kedua belum pernah terjadi adanya paket ulang dari petahana.

Malah sebaliknya yang terjadi adalah pecah kongsi seperti Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) diperiode keduanya. Pecah kongsi dan saling berhadapan untuk berebut hati pemilih agar terpilih sebagai presiden di Pilpres 2009 lalu.

Ditenggarai, perilaku yang sama dalam Pilpres 2029 mendatang akan terulang, yakni adanya komunikasi politik yang merusak hubungan presiden dan wakil presiden, sehingga pemerintahan menjadi tidak baik-baik saja. Komunikasi politik yang buruk memungkinkan dilakukan oleh elite partai politik dari partainya presiden atau partainya wakil presiden.

Realitas ini sempat terjadi di era pemerintahan SBY, dengan komentar politik Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok kala itu, bahwa Golkar hanya akan mendapatkan 2,5 persen suara pada pemilu legislatif ternyata benar-benar membuat Golkar meradang.

Dari komentar sinis tersebut, menyebabkan hubungan harmonis kedua partai yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar retak, bahkan rencana duet SBY-JK dua periode malah kandas, yang terjadi adalah saling berhadapan bertarung sebagai capres di Pilpres 2009 lalu.

Situasi tersebut, memungkinkan akan terjadi kembali. Rencana Jokowi menduetkan kembali Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2029 mendatang, diyakini tidak menarik bagi publik maupun bagi partai-partai politik lainnya.

Baca Juga: Korupsi Kronis Kepala Daerah

Tetapi, diprediksi komunikasi politik yang kurang cermat dari Ahmad Ali sebagai ketua harian PSI akan kembali terulang. Sebab Ahmad Ali diyakini menginginkan PSI mengajukan Gibran dengan berhadapan terhadap Prabowo.

Ahmad Ali lebih memikirkan politik pragmatis, agar PSI punya greget ketika berbicara di publik karena punya calon presiden, sehingga diharapkan popularitas dan elektabilitas PSI akan meningkat.

Tetapi berbeda dengan Jokowi yang menyadari bahwa Gibran pada Pilpres 2029 mendatang akan begitu sulit kans-nya untuk diusung dan menang, karena persoalan “cacat etika” saat proses pencalonan sebagai wakil presiden menuju Pilpres 2024 kemarin.

Kejadian itu telah membuat noda bagi Jokowi dan keluarga besarnya dalam kiprahnya di kancah politik negeri. Disadari oleh Jokowi, bahwa Gibran menuju periode keduanya membawa beban berat dengan nodanya sebagai politisi “cacat etika”, ketimbang sebagai wakil presiden muda yang sangat layak naik kelasnya sebagai calon presiden di Pilpres 2029 mendatang.

Oleh sebab itu, menjadi wajar, Jokowi menarasikan kembali mengusung Prabowo-Gibran dua periode, sebab tanpa kerja keras dari Jokowi ditenggarai Gibran bisa lebih cepat menjadi sosok usang untuk diajukan pada Pilpres 2029 mendatang. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS