Nasib Koalisi NasDem, Demokrat dan PKS di Tangan Surya Paloh

Jumat, 16 September 2022  /  8:36 pm

Surya Paloh dinilai jadi penentu pembentukan koalisi NasDem, Demokrat dan PKS. Foto: Repro Merdeka.

JAKARTA, TELISIK.ID - Hingga kini Partai NasDem, Demokrat dan PKS belum bersepakat berkoalisi. Padahal kabar ketiganya akan membentuk poros baru di Pilpres 2024 sudah lama berhembus.

Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui komunikasi dengan NasDem dan PKS semakin intens.

Akademisi Politik beberapa kampus di Indonesia, Efriza menilai koalisi itu akan terbentuk tergantung NasDem. Saat ini lanjut Efriza NasDem masih melihat situasi hubungan mereka dengan PDIP.

NasDem masih menunggu itikad baik dari PDIP atau pemerintah untuk bersama atau membuang NasDem.

"Karena NasDem partai yang sangat loyal dengan Presiden Jokowi," ucap Efriza, Jumat (16/9/2022).

Baca Juga: KPU Muna Barat Temukan Banyak Anggota Parpol Tak Penuhi Syarat

Dengan begitu dikatakannya, nasib koalisi PKS dan Demokrat tergantung dari nasib NasDem.

"Hanya itu. Karena bagaimanapun koalisi PKS dan Demokrat tidak akan terwujud tanpa ada NasDem, karena secara perolehan suara tidak mencukupi," ungkapnya.

Efriza juga melihat, ada kekhawatiran akan yang dialami NasDem ketika berkoalisi dengan Demokrat.

Bukan soal Anies-AHY yang diusung lalu kalah tetapi kata Efriza, NasDem menghawatirkan koalisi yang dibangun dengan justru membesarkan suara Demokrat di Pileg.

"Ini rawan bagi NasDem. Bisa jadi NasDem yang suaranya sekarang kelima, Demokrat ketujuh, bisa terjadi perubahan," pungkasnya.

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi dikutip dari Kompas.com menilai, Demokrat belum mengetahui secara pasti langkah yang diambil untuk membentuk koalisi pilpres nanti.

Hal ini terlihat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang tak memberi dukungan secara pasti terkait posisi AHY untuk maju dalam Pilpres 2024.

Baca Juga: Rawan Salah Input Data, KPU Jawa Timur Gelar Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2024

“Dengan tidak menyebut secara aklamasi AHY harus menjadi capres atau cawapres, menunjukan internal Demokrat tidak bisa memastikan keputusan akhir dari sikap politik (parpol) koalisi yang akan diajak Demokrat untuk bergabung,”

Ia menilai keputusan Rapimnas itu menunjukan bahwa Partai Demokrat telah menurunkan syarat untuk membangun koalisi.

Dalam pandangannya, upaya untuk mengajukan AHY sebagai capres dalam proses tawar menawar politik telah dihentikan.

“Hasil Rapimnas Demokrat seperti ini semakin menebalkan jika Demokrat sudah menurunkan daya tawarnya karena tidak harus memaksakan AHY sebagai Capres,” ujar dia. (B)

Penulis: Musdar

Editor: Kardin