Olahraga dan Politik: Piala Dunia FIFA 2026 Panggung Sandiwara Global

Sabtu, 13 Juni 2026  /  12:20 pm

Abrar, akademisi dan sosiolog olahraga. Foto: Ist.

Oleh: Abrar

Akademisi dan Sosiolog Olahraga

PENYELENGGARAAN Piala Dunia FIFA 2026 menandai era baru ekspansi struktural kompetisi sepak bola internasional dengan melibatkan 48 tim nasional dalam 104 pertandingan di tiga negara Amerika Utara. Namun, di balik transformasi kuantitatif ini, turnamen ini menjadi arena polarisasi politik yang tajam.

Analisis ini menguraikan bagaimana kebijakan domestik imigrasi Amerika Serikat, restriksi visa, dan eskalasi konflik militer di Timur Tengah menginterfensi integritas olahraga transnasional, sekaligus membantah narasi netralitas politik yang selama ini dipertahankan oleh institusi supranasional seperti FIFA.

Secara historis, badan pengatur olahraga global seperti Fédération Internationale de Football Association (FIFA) secara konsisten mengampanyekan doktrin pemisahan mutlak antara aktivitas olahraga (sporting arena) dan dinamika politik global. Paradigma ini didasarkan pada asumsi bahwa universalitas olahraga dapat berfungsi sebagai ruang netral (neutral ground) yang melampaui sekat-sekat diplomatik.

Kendati demikian, realitas empiris pra-turnamen Piala Dunia 2026 menunjukkan anomali yang signifikan terhadap klaim tersebut.

Ketika Manajemen FIFA memproyeksikan perhelatan ini sebagai turnamen "paling inklusif dan terhebat yang pernah ada," realitas di lapangan justru memaparkan fenomena kontradiktif.

Ekspansi format kompetisi menjadi 48 tim nasional yang diselenggarakan secara tri-nasional (Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada) secara linier memperluas titik gesek (friction points) kedaulatan politik hukum domestik masing-masing negara tuan rumah, khususnya terkait kebijakan keamanan nasional dan diplomasi luar negeri.

Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat secara telanjang membongkar kembali asimetri relasi kuasa global serta standar ganda moral yang mengakar dalam institusi olahraga modern. Ketika turnamen akbar ini diadakan di wilayah Global South—seperti Qatar pada tahun 2022—seluruh kompleks industri kemarahan moral Barat bergerak secara masif melalui interogasi media Anglo-Eropa yang super ketat terhadap hak pekerja, jejak karbon, hingga regulasi sosial setempat.

Baca Juga: Siap Dihukum Mati Demi Pemberantasan Korupsi: Ketika Simbolisme Bertemu Negara Hukum

Namun, ketika Barat bertindak sebagai tuan rumah di tengah kekacauan birokrasi dan eksklusi massal, kritik tersebut mendadak menguap menjadi sekadar gumaman logistik. Menggunakan premis Stuart Hall (1992) mengenai opsi biner "the West and the Rest" bukan hanya deskriptif tetapi juga preskriptif, yang menentukan siapa yang boleh menjadi tuan rumah, siapa yang boleh memerintah, siapa yang boleh menilai, dan siapa yang harus tunduk pada penilaian.

Fenomena ini menegaskan bahwa Barat masih memonopoli hak eksklusif untuk menilai, memerintah, dan menceritakan kebenaran, sementara negara-negara di luarnya diposisikan sebagai subjek yang harus tunduk pada penilaian tersebut (Faouzi, 2026).

Eksklusi fungsional dan tindakan diskriminatif di pintu perbatasan negara tuan rumah selama turnamen mencerminkan apa yang disebut Frantz Fanon (1963) sebagai "dunia Manichean," di mana mekanisme teritorial berubah menjadi aparatus epistemologis yang memilah tubuh manusia berdasarkan ras dan kewarganegaraan.

Penolakan visa massal, penahanan fotografer Irak, hingga pengusiran rasis terhadap delegasi resmi seperti wasit terbaik Afrika asal Somalia, Omar Abdulkadir Artan, membuktikan bahwa dokumen sah tidak lagi bermakna di hadapan arogansi geopolitik.

Sebagaimana diperingatkan oleh Aimé Césaire (1972) dalam Discourse on Colonialism, patologi terdalam dari peradaban Barat yang dekaden adalah ketidakmampuannya secara kompulsif untuk mengenali kebiadaban dan arogansinya sendiri, bahkan ketika kebiadaban itu tercermin kembali secara nyata di atas landasan pacu bandara internasional mereka.

Praktik pengawasan di lapangan pun menegaskan bekerjanya "pandangan kolonial" (the colonial gaze) yang merutinkan penghinaan fisik terhadap ras tertentu. Hal ini terlihat gamblang ketika skuad tim nasional Senegal dan Uzbekistan dipaksa menjalani pemeriksaan keamanan menyeluruh di bawah kawalan anjing pelacak di landasan pacu bandara terbuka, sebuah perlakuan subordinatif yang tidak pernah dialami oleh tim-tim dari Eropa.

Tindakan ini menurut Pierre Bourdieu (2025) merupakan bentuk kekerasan simbolik yang dilegalkan atas nama keamanan nasional. Barat, seperti yang diamati Edward Said (1978) dalam Orientalism, secara konsisten mengonstruksi dirinya sebagai entitas yang konstitutif tidak mampu melakukan tindakan barbar, sehingga setiap prosedur pemeriksaan yang merendahkan martabat atlet Global South selalu dilunakkan dengan eufemisme prosedural.

Ironisnya, dominasi sistemik ini bertahan bukan hanya karena pemaksaan dari atas, melainkan akibat keheningan kolektif dari para korban yang telah menginternalisasi hegemoni tersebut. Kegagalan federasi sepak bola internasional (seperti CAF dan AFC) untuk mengajukan protes resmi atas pengusiran anggotanya atau pemaksaan timnas Iran bertransit melintasi perbatasan Tijuana menunjukkan bekerjanya pengawasan diri (self-surveillance) ala panoptikon.

Mengacu pada kerangka teoretis Gayatri Chakravorty Spivak (1988) "Can the Subaltern Speak?", kaum subaltern dalam lanskap sepak bola global tahun 2026 ini bukan lagi sekadar tidak dapat bersuara, tetapi telah mengalami pengondisian epistemik yang membuat mereka melupakan bahwa berbicara, menggugat, dan menolak penindasan dari metropol adalah sebuah pilihan.

Baca Juga: Tobat Ekologis: Jalan Panjang Rehabilitasi Hutan Pasca Deforestasi

Kendati demikian, pembacaan kritis yang terlalu berpusat pada dikotomi pascakolonial berisiko mengabaikan dinamika sosiokultural internal dari tim peserta dan melanggengkan distorsi informasi akibat framing media. Fenomena viralnya Tim Nasional Curaçao yang bertransportasi menggunakan bus sekolah kustom bodi terbuka tanpa jendela (chiva), misalnya, kerap dibingkai secara peyoratif oleh pengamat global sebagai bukti ketidaklayakan akomodasi lokal atau marginalisasi sistemik.

Pada kenyataannya, pilihan transportasi tersebut merupakan permintaan khusus dari pihak ofisial dan pemain Curaçao sendiri demi merayakan warisan tradisi festival Karibia mereka secara autentik di panggung dunia. Kegagalan memisahkan antara ekspresi budaya mandiri (agency) dengan pemaksaan struktural menunjukkan bahwa narasi kemarahan moral sering kali justru diproduksi oleh benturan kepentingan media, mengaburkan fakta objektif di lapangan demi pemenuhan komodifikasi informasi global.

Pada akhirnya, karut-marut penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 ini mempertegas benturan watak kebudayaan antara logika kapitalisme transaksional Barat dengan hospitalitas Global South. Amerika Serikat mengoperasikan Piala Dunia dengan logika transaksional yang murni kapitalistik—terlihat dari harga tiket yang selangit, tarif parkir yang absurd, serta minimnya investasi infrastruktur publik yang memaksa penonton menggunakan bus sekolah kuning yang serampangan.

Realitas ini berbanding terbalik dengan memori genetik keramahtamahan (diyafa) berakar fitra yang ditunjukkan Maroko pada AFCON 2025 atau Qatar pada tahun 2022. Melalui tesis Dipesh Chakrabarty (2007) mengenai pentingnya memprovinsialisasi Eropa, turnamen ini menjadi saksi bahwa kehangatan sejati dalam menyambut dunia lahir dari kedalaman peradaban yang tahu jati dirinya, bukan dari negara adidaya yang memperlakukan tamu asing dengan dingin. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS