Pilih Dukung Airlangga Hartarto, MKGR Tolak Munaslub Golkar

Try Wahyudi Ary Setyawan

Reporter Surabaya

Minggu, 16 Juli 2023  /  9:29 am

Ketum MKGR Adies Kadir menegaskan pihaknya menolak Munaslub Golkar dan setia di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Foto: Ist.

SURABAYA, TELISIK.ID - Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir, sebagai organisasi pendiri partai Golkar, meminta kepada seluruh jajaran dan kader MKGR di Jawa Timur untuk tegak lurus menjalankan kebijakan partai dan kebijakan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Menurut Adies, penegasan ini sekaligus merespon isu panas tentang Munaslub Partai Golkar. Menurutnya, isu tersebut hanya riak-riak kecil saja dan Ormas MKGR akan tetap mengawal hasil Munas dan Rakernas dan mengawal Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Saya tegaskan, kita mendukung penuh kebijakan partai dan kebijakan Ketum Arlangga Hartarto,” ujar politisi Golkar Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo ini, Minggu (16/7/2023).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, jika saat ini Golkar di pusat tidak ada persoalan yang serius. Jika belakangan ada riak-riak kecil yang ingin menggelar munaslub menggantikan posisi Ketum Golkar Airlangga Hartarto, hal itu tidak mudah dilakukan.

Baca Juga: Lobi Ketat Gerindra dan PKB, Golkar Ngotot Usung Duet Prabowo-Airlangga di Pilpres 2024

“Ada syarat yang harus dilalui. Pertama jika DPP menginginkan. Tetapi saat ini di pusat aman-aman saja dan tidak ada yang menginginkan. Kedua jika 2/3 pengurus DPD provinsi menginginkan. Nah ini tidak ada. Jadi sebaiknya kita bekerja menghadapi pileg dan pilpres untuk kemenangan partai,” pinta Wakil Ketua DPP Golkar Bidang Hukum ini.

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengungkapkan bahwa pihaknya mendesak Airlangga Hartarto untuk segera melakukan deklarasi capres dan cawapres sesegera mungkin.

Ridwan menyebut Airlangga diberi tenggat waktu hingga akhir Agustus 2023 untuk mengumumkan nama capres dan cawapres.

Baca Juga: Golkar Jawa Timur Pasang Badan untuk Airlangga Hartarto

"Kalau Agustus tidak ada poros baru, maka DPP harus melakukan Munaslub," katanya beberapa waktu lalu.

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim ini menjelaskan alasan Munaslub jadi jalan keluar.

"Karena dengan Munaslub, Golkar akan mengubah putusan dari deklarasi kepada Airlangga kepada calon lain. Baik sesama Partai Golkar, atau dari capres lain yang sudah membentuk koalisi," tandas mantan Ketua REI Jatim ini. (B)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS