Plt Kadis PMD Kolaka Utara Enggan Dikaitkan dengan Kegiatan Study Tour Puluhan Kades dan Ketua BUMDes
Reporter Kolaka Utara
Minggu, 04 Agustus 2024 / 3:00 pm
KOLAKA UTARA, TELISIK.ID - Kegiatan study tour atau pelatihan puluhan kepala desa (kades) dan para Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Kolaka Utara di Yogyakarta beberapa waktu lalu menuai polemik.
Sebagian kalangan menilai giat ini terkesan hanya menghabiskan anggaran dan diprediksi tidak memiliki dampak bagi peningkatan kemampuan para pengelola BUMDes.
Informasi yang dihimpun Telisik.id, kegiatan bertajuk pelatihan BUMDes yang digelar di Yogyakarta ini dibawah kontrol lembaga Indonesia Bermutu (IB), diikuti 36 desa. Masing-masing kepala desa turut serta dalam kegiatan dengan melibatkan satu orang pengelola BUMDes.
Setiap peserta dikenalkan biaya akomodasi Rp 7.500.000. Total akomodasi per desa mencapai Rp 15 juta, sehingga total keseluruhan akomodasi untuk 36 desa ditaksir mencapai Rp 540 juta.
Ratusan juta biaya perjalanan para kades dan pengelola BUMDes ini, diambil dari Dana Desa (DD).
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kolaka Utara, Roni Bambang, menolak dikait-kaitkan dengan program study tour para kepala desa dan pengelola BUMDes.
Baca Juga: Komisi III DPRD Kolaka Utara Godok Anggaran Masterplan BLUD RS Djafar Harun
Menurutnya, kegiatan pelatihan tersebut sudah ada jauh sebelum dirinya ditunjuk oleh Penjabat Bupati Kolaka Utara sebagai Plt Kepala Dinas menggantikan Kadis sebelumnya yakni Patehuddin yang saat ini menjabat Kadis Pariwisata Kolaka Utara.
"Saya terima SK Plt Kadis PMD itu tanggal 19 Juli 2024, sementara kegiatannya sudah terprogram satu bulan sebelum saya dapat SK," terang Roni melalui WhatsApp, Sabtu (4/8/2024).
Saat ditemui di ruang kerjanya, Plt Kadis PMD yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Kabag Ortala) Setda Kolaka Utara, mengaku jika dirinya mendapat tawaran dari penanggungjawab kegiatan untuk turut serta dalam study tour tersebut, namun ia menolak.
"Saya juga sempat diajak ikut, tapi saya tolak karena tidak mau dikait-kaitkan dengan program ini," jelasnya.
Roni yang juga mantan Kepala Bidang di Dinas PMD menuturkan, tidak akan mengakomodir program atau kegiatan pelatihan di luar daerah selama dirinya masih menjabat di Dinas PMD. Karena kata dia, pelatihan di luar daerah tidak memberikan kontribusi terhadap pajak daerah.
Baca Juga: Habiskan Dana BUMDes Rp 600 Juta, Pembangunan Dermaga Desa Lelewawo Mangkrak
"Kalau kegiatan tersebut digelar di Kolaka Utara, pasti putaran ekonomi akan hidup, pendapatan daerah melalui pajak rumah makan dan hotel juga ada," ujarnya.
Meski demikian, dirinya tidak menampik jika program pelatihan di luar daerah tidak salah, hanya saja lembaga atau lokasi tempat kegiatan pelatihan benar-benar memiliki kualitas mumpuni.
Diketahui, Indonesia Bermutu (IB) adalah lembaga nonpemerintah yang berisi para praktisi dan akademisi yang concern di bidang pendidikan. Organisasi ini bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). (C)
Penulis: Muh Risal H
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS