Proyek Kompor Listrik Nasional Segera Bergulir, Gerindra Sebut Bebani Rakyat

Senin, 26 September 2022  /  6:46 pm

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Gus Fawait soroti proyek kompor listrik nasional dinilai bebani rakyat. Foto: Yudhie/Telisik

SURABAYA, TELISIK.ID - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Gus Fawait menilai, proyek kompor listrik nasional yang digelontorkan pemerintah sebagai proyek membingungkan.

"Kenapa disebut membingungkan, karena di satu sisi pemerintah menaikan BBM, namun di satu sisi ada upaya mengganti gas ke listrik. Padahal untuk listrik itu sendiri yang bisa pakai kompor listrik adalah rumah-rumah yang daya listriknya tidak bisa memiliki daya 450 hingga 900 VA. Padahal di Indonesia saat ini banyak orang miskin yang listriknya di level 450 sampai 900 VA," jelasnya, Senin (26/9/2022).

Adanya kompor listrik tersebut, kata politisi asal Jember ini, akan menjadi beban bagi masyarakat miskin setelah ada kenaikan BBM.

"Masyarakat jadi bingung dan tentunya menjadi beban setelah adanya kenaikan BBM tersebut," jelasnya.

Baca Juga: Tekan Laju Inflasi, Pemda Muna Barat Sasar Petani Cabai

Pihaknya sambung Gus Fawait, berharap kepada pemerintah untuk tidak menambahi beban masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

"Harus dikaji terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan. Saya tahu niat baik pemerintah dan tentunya tidak mungkin membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat," jelasnya.

Gus Fawait menambahkan, pihaknya berharap pemerintah tak membuat kebijakan yang terburu-buru dan tanpa ada kajian terlebih dahulu dalam proyek kompor listrik nasional tersebut.

Baca Juga: Hak PPPK dan Honorer Sebentar Lagi Dibayarkan

"Lebih baik dikaji dulu baik buruknya sebelum resmi diberlakukan," tandasnya.

Program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik ini sejatinya masih dalam tahapan uji coba. Adapun prototype proyek ini dilakukan sebanyak 2.000 unit sampai 30 ribu unit yang dilaksanakan di Bali dan Solo.

"Hasil uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan, pemerintah akan menghitung dengan cermat dengan biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta sosialisasikan kepada masyarakat untuk program diberlakukan," jelas Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat di Jakarta beberapa waktu lalu. (B)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Kardin