Sail to Indonesia, Budaya Masyarakat Diperkenalkan di Festival Selat Tiworo

Minggu, 04 September 2022  /  1:46 pm

Suasana saat peserta Sail to Indonesia berlabuh di Pelabuhan Tondasi untuk menyaksikan pertunjukan Festival Selat Tiworo. Foto: Putri Wulandari/Telisik

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Event Sail to Indonesia yang dirangkaikan dengan Festival Selat Tiworo, menjadi ajang pertunjukan budaya yang ada di Kabupaten Muna Barat.

Festival ini digelar 2-5 September 2022, di Pelabuhan Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat.

Festival ini bertujuan sebagai salah satu wujud menjaga kelestarian budaya daerah lokal di masa depan, di mana sektor wisata merupakan sektor penting untuk terus dikembangkan.

Pertunjukan budaya itu bukan hanya sebatas tarian, melainkan bercerita tentang perjuangan Raja Tiworo.

Seorang ahli budaya dan sejarahwan Universitas Halu Oleo, Prof La Niampe, bercerita memgenai perjuangan Raja Tiworo, La Tiworo.

"Ketika melawan kolonial Belanda pada 367 tahun lalu begitu memilukan. La Tiworo tewas saat perang melawan Belanda, anak dan istrinya pun jadi tawanan penjajah," tuturnya.

Pada saat itu, tepatnya tahun 1655, terjadi peristiwa penggempuran hebat di Kerajaan Tiworo, tepatnya di Selat Tiworo dan Benteng Tiworo, sebab Tiworo dianggap bekerja sama dengan Makassar yang merupakan saingan dagang VOC pada masa itu.

Baca Juga: Persentase Anak Stunting di Manggarai Turun, Kecuali Reok Barat

Dampak dari serangan tersebut, terjadi banyak kerugian di pihak Kerajaan Tiworo, memakan korban hingga dua ratus warga Tiworo tewas beserta Raja Tiworo.

Kemudian kurang lebih 300 perempuan beserta anak-anak tertangkap hidup-hidup oleh VOC, termasuk istri Raja Tiworo dan anak perempuannya yang dijadikan sebagai tawanan.

Tak hanya itu, benteng yang dianggap megah dan terindah pada saat itu dirubuhkan rata dengan tanah, dan Belanda turut membakar seluruh logistik kerajaan termasuk perahu.

Namun dengan ajaibnya, meski rubuh rata dengan tanah, tak cukup 10 tahun, masyarakat Tiworo mampu membangun kembali benteng itu hingga berdiri megah seperti sedia kala.

“Padahal waktu itu belum ada APBD, APBN. Mereka bangun hanya karena persatuan dan semangat,” ujar Prof La Niampe.

Menurut Prof La Niampe, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam sejarah perjuangan Kerajaan Tiworo. Maka ia memberi rekomendasi bagi Pemerintah Muna Barat, yakni menggagas penulisan sejarah dan kebudayaan Tiworo.

Kemudian pembuatan peraturan daerah tentang penyusunan lembaga adat Tiworo, penetapan Benteng Tiworo dan benteng lainnya di Muna Barat menjadi cagar budaya, serta penetapan pahlawan nasional bagi korban pertempuran melawan Belanda.

Sebab tak ada yang dibanggakan apabila tak ada benteng yang menjadi cagar budaya dengan tanpa status.

"APBD belum bisa, apalagi APBN. Bisa ditangkap bupatinya kalau menggunakan anggaran di situ, kecuali ditetapkan dulu statusnya,” jelasnya.

Sehingga pakar naskah kuno dan budayawan UHO ini telah menugaskan tenaga ahli cagar budaya sebanyak lima orang guna membantu pemerintah daerah dalam melakukan penetapan status cagar budaya di Muna Barat.

"Secepatnya prosesnya dilakukan, sebab Benteng Tiworo ini unik di dunia, serta setiap kegiatan pariwisata harus dilaksanakan di Benteng Tiworo," imbuhnya.

Menurutnya, dengan penetapan status cagar budaya, Benteng Tiworo akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, ketika benteng ini terus dipromosikan, maka yang akan berkunjung bukan hanya wisatawan lokal, tetapi juga dari mancanegara.

Penjabat Bupati Muna Barat, Dr. Bahri turut mengapresiasi dan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, serta segera menetapkan Benteng Tiworo dan benteng lainnya menjadi cagar budaya dan membuat kajian dalam penetapan pahlawan dari Tiworo..

Baca Juga: Cek Harga Bahan Pokok Saat ini, Harga Telur dan Cabai Rawit Meroket

“Ini saya minta kepada pariwisata, kebudayaan untuk bisa menetapkan pahlawan nasional dari Tiworo,” terangnya, Minggu (4/9/2022).

Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu mengaku tidak mudah dalam mencapai target ini. Membutuhkan kerja sama berbagai pihak, baik kementerian, lembaga pemerintahan, pelaku industri pariwisata, serta insan pers dalam membangun ekosistem pariwisata.

“Banyak yang harus dilakukan untuk mencapai hai itu, kita tidak hanya harus melakukan promosi secara besar-besaran, tapi menyediakan produk yang diinginkan oleh wisatawan,” ungkapnya.

Kemudian ia menuturkan bahwa perlunya menyediakan sumber daya manusia yang terampil, menjamin fasilitas sarana dan prasarana, serta dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian lingkungan. (B)

Penulis: Putri Wulandari

Editor: Haerani Hambali