Tolak Perpanjangan PPKM di Kota Kendari, Pengunjuk Rasa dan Pol PP Nyaris Ricuh

Senin, 02 Agustus 2021  /  1:16 pm

Suasana unjuk rasa di kantor Wali Kota Kendari. Foto: Siswanto Azis/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan orang, menolak perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Kendari.

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemerhati Keadilan Masyarakat (PPKM) Kota Kendari, melakukan aksi di depan kantor Wali Kota Kendari, Senin (2/8/2021).

Para pengunjuk rasa kesal karena saat hendak masuk ke dalam kantor wali kota, mereka dicegat oleh petugas keamanan dari Satpol PP Kota Kendari dengan menutup rapat-rapat gerbang masuk ke kantor wali kota.

Para pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk melalui pintu gerbang depan, namun tidak berhasil. Terlihat beberapa kali mereka mencoba mendorong gerbang pembatas dan memanjat. Namun pihak Satpol PP dengan sigap menghalangi.

Sempat terjadi sedikit ketegangan antara Satpol PP dan pengunjuk rasa yang ingin menemui Wali Kota Kendari, Sulkarnain.

Koordinator lapangan PPKM, Sahril Gunawan dalam orasinya mengatakan, mereka kecewa melihat penerapan PPKM di Kota Kendari yang dianggap tebang pilih. Menurutnya, hanya pedagang kecil yang ditindak. Namun para pengusaha mall di Lippo tidak diganggu bahkan seolah dilindungi.

"Aksi ini menunjukkan sikap kami yang jelas menolak perpanjangan PPKM. Kami melihat Pemkot Kota Kendari dalam menindaklanjuti PPKM tidak becus dan sangat merugikan masyarakat kecil,” ungkap Sahril Gunawan.

Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari, Ahmad Ardan mengatakan, pemberlakuan PPKM Skala Mikro yang dilakukan dari tanggal 12 Juli sampai 2 Agustus 2021 tidak memberikan solusi untuk menurunkan penyebaran COVID-19  di Kota Kendari.

Baca Juga: KNPI Desak Pemerintah Segera Bayarkan Insentif Nakes

Baca Juga: Stok Vaksin Terbatas, Pemkot Lapor KPK

“Bukannya menurun selama PPKM, tapi malah COVID-19 semakin mengganas di Kota Kendari,” kesalnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Forum Kajian Politik Sulawesi Tenggara, Didin. Menuntutnya, PPKM sangat  tidak adil dan demokratis serta telah merampas hak dan merugikan masyarakat.

“Jangan pemerintah hanya mengganti nama PPKM mikro, darurat dan kinil level tiga atau empat yang hanya menghabiskan dana operasional saja," ujarnya.

Setelah menyuarakan tuntutannya selama kurang lebih 2 jam lamanya, akhirnya para pengunjuk rasa memburkan diri karena hujan deras mulai turun, membuat mereka lari berhamburan mencari tempat berteduh. (A)

Reporter: Siswanto Azis

Editor: Haerani Hambali