Awal Mei 2026 APBN Sudah Defisit Rp 240 Triliun, Begini Penjelasannya

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Sabtu, 02 Mei 2026

0 dilihat

Perkantoran Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi pusat pengelolaan APBN, mencatat defisit Rp 240 triliun awal Mei 2026. Foto: Repro Kemenkeu

JAKARTA, TELISIK.ID - Memasuki awal Mei 2026, laporan fiskal menunjukkan APBN telah mencatat defisit ratusan triliun rupiah, namun pemerintah memastikan kondisi tetap terkendali dan sesuai rencana awal.

Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto hingga 31 Maret 2026.

Angka tersebut masih berada dalam batas yang telah direncanakan pemerintah sejak awal penyusunan APBN tahun berjalan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa posisi defisit tersebut tetap terkendali.

Ia menegaskan, pengelolaan pembiayaan anggaran dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.

“Posisi defisit tersebut tetap terkendali,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, strategi pembiayaan dilakukan secara efisien dan fleksibel agar mampu merespons perubahan kondisi ekonomi global.

Baca Juga: Purbaya Klaim Uang Sitaan Rp 114 Triliun Bisa Redam APBN 2026 yang Tekor

Pemerintah juga terus memantau perkembangan pasar keuangan untuk menjaga stabilitas fiskal serta menghindari tekanan berlebih terhadap anggaran negara.

Kinerja APBN hingga akhir Maret 2026 dinilai masih menunjukkan fondasi fiskal yang kuat. Pemerintah menyatakan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mendukung kebutuhan masyarakat, serta memastikan berbagai program pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari sisi pendapatan, negara berhasil menghimpun Rp 574,9 triliun atau sekitar 18,2 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan kemampuan penerimaan negara yang tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan nilai mencapai Rp 462,7 triliun atau 17,2 persen dari target APBN. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 14,3 persen secara tahunan. Di dalamnya, penerimaan pajak tercatat Rp 394,8 triliun atau 16,7 persen dari target dengan pertumbuhan signifikan sebesar 20,7 persen.

Pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, harga komoditas yang relatif stabil, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, transformasi digital dalam administrasi perpajakan turut memperkuat kinerja penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp 67,9 triliun atau sekitar 20,2 persen dari target APBN. Meski demikian, sektor ini masih mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan dinamika perdagangan internasional.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak, realisasi mencapai Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meskipun mengalami normalisasi dibandingkan tahun lalu, kontribusi PNBP tetap dinilai cukup signifikan dalam menopang struktur pendapatan negara secara keseluruhan.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp 815,0 triliun atau sekitar 21,2 persen dari pagu APBN. Angka ini tumbuh 31,4 persen secara tahunan, menunjukkan percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp 610,3 triliun atau 19,4 persen dari APBN. Realisasi ini mencerminkan percepatan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk belanja kementerian dan lembaga, perlindungan sosial, serta program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Sejumlah Komponen APBN 2026 Dipangkas Purbaya dari Efisiensi Anggaran, Berikut Penjelasannya

Adapun Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp 204,8 triliun atau 29,5 persen dari target APBN. Pemerintah terus mendorong sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal berjalan optimal.

Pemerintah juga mencatat realisasi program MBG hingga 27 April 2026 telah mencapai Rp 70,2 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 61,96 juta orang, serta melibatkan 27.735 SPPG di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga kuartal pertama 2026 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal masih berada di jalur yang terjaga. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keberlanjutan pembangunan nasional tetap berjalan sesuai rencana. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS