Politik Kesehatan dan Kuasa Lingkungan: Siapa yang Menentukan Sehat atau Sakitnya Suatu Bangsa?

Zaenal Abidin, telisik indonesia

Sabtu, 13 Juni 2026

0 dilihat

Zaenal Abidin, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012-2015, dan Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI). Foto: Ist.

Oleh: Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2012-2015, dan Ketua Himpunan Fasyankes Dokter Indonesia (HIFDI)  

ADA sebuah paradoks menyakitkan yang terus berulang di negeri ini: anggaran kesehatan naik setiap tahun, rumah sakit baru terus dibangun, alat kesehatan canggih terus didatangkan, namun disparitas kesehatan antara si kaya dan si miskin, antara kota dan desa, antara Pulau Jawa dan kepulauan terpencil di Maluku atau Nusa Tenggara, belum juga menyempit secara berarti. Paradoks ini bukan bukti kegagalan dan kesalahan medis. Ini adalah bukti nyata bahwa selama ini ada yang salah dalam mendiagnosis penyakitnya.

Derajat Kesehatan adalah Produk Politik

Teori ilmu politik kesehatan telah lama menegaskan sesuatu yang seringkali tidak nyaman untuk diakui: derajat kesehatan ditentukan oleh siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Berbagai faktor penentu kesejahteraan, dari kualitas udara hingga ketersediaan pangan bergizi, dari sanitasi lingkungan hingga akses pendidikan, semuanya mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa.

Disparitas kesehatan yang kita saksikan bukan fenomena alam yang terjadi begitu saja. Ia adalah produk dari kebijakan dan ketidakbijakan. Ketika pemerintah memilih membangun infrastruktur jalan tol menembus hutan lindung tanpa kajian dampak lingkungan yang serius, keputusan itu bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga secara perlahan merusak kesehatan masyarakat yang bergantung pada kelestarian hutan tersebut. Ketika izin industri diberikan kepada pabrik yang membuang limbah ke sungai, keputusan itu bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan ancaman kesehatan nyata bagi jutaan orang yang mengonsumsi air sungai tersebut.

Hubungan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan lingkungan adalah tulang punggung kesehatan masyarakat. Keduanya bukan dua disiplin yang terpisah, melainkan satu ekosistem pengetahuan yang saling menopang. Kesehatan lingkungan mempelajari bagaimana faktor-faktor fisik, kimia, biologis, dan sosial dalam lingkungan mempengaruhi kesehatan manusia. Sementara kesehatan masyarakat merumuskan strategi kolektif untuk melindungi dan meningkatkan status kesehatan populasi.

Di era perubahan iklim dan globalisasi yang kita hadapi hari ini, hubungan keduanya semakin tidak bisa diabaikan. Perubahan teknologi berarti perubahan faktor risiko kesehatan. Pertanian yang beralih dari bajak kerbau ke traktor menambahkan polusi udara dan kebisingan sebagai risiko baru bagi petani. Urbanisasi yang tidak terencana menciptakan permukiman padat tanpa sanitasi layak yang menjadi inkubator penyakit menular. Ekspansi ekonomi, yang tidak berwawasan lingkungan memuntahkan polutan ke udara yang dihirup oleh jutaan anak-anak Indonesia setiap harinya.

Baca Juga: Tobat Ekologis: Jalan Panjang Rehabilitasi Hutan Pasca Deforestasi

Ada tiga determinan utama yang terus menentukan arus utama kesehatan masyarakat ke depan: globalisasi, perubahan lingkungan global termasuk perubahan iklim, dan perkembangan teknologi genomik. Ketiganya tidak berdiri sendiri, semuanya berinteraksi dan saling memperkuat dampaknya terhadap kesehatan populasi. Dan ketiganya memerlukan respons kebijakan yang berbasis bukti, komprehensif, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Rumah Sakit Mewah Tidak Cukup

Adalah sebuah kesalahpahaman yang mahal untuk terus dipertahankan bahwa derajat kesehatan masyarakat berbanding lurus dengan kecanggihan fasilitas pelayanan kesehatan. Fakta ilmiah berbicara sebaliknya: perbedaan status kesehatan antar kelompok sosial tidak bersumber dari perbedaan kualitas penanganan medis, melainkan dari determinan-determinan seperti kemiskinan, pendidikan, perumahan, dan lingkungan hidup.

Membangun rumah sakit mewah di tengah permukiman kumuh tanpa air bersih adalah seperti memasang plester di luka yang terus mengucurkan darah tanpa mencari penyebab pendarahannya. Yang dibutuhkan bukan lebih banyak plester, yang dibutuhkan adalah menghentikan sumber pendarahan itu. Dan sumber pendarahan derajat kesehatan masyarakat kita adalah: kemiskinan yang belum tuntas diatasi, sanitasi dasar yang belum merata, lingkungan hidup yang terus tergerus, dan ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan gizi.

Siapa yang Paling Menentukan Derajat Kesehatan Masyarakat?

Jika kita harus menunjuk satu institusi yang paling menentukan tinggi atau rendahnya derajat kesehatan masyarakat, maka jawabannya bukan rumah sakit, dan bukan dokter. Jawabannya adalah: pemerintah dalam arti yang paling luas, kementerian kesehatan dalam arti sempit, eksekutif yang membuat kebijakan dan membangun sistem kesehatan ideal, legislatif yang mengalokasikan anggaran, dan aparat pemerintahan daerah yang mengimplementasikan program di lapangan.

Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ia membutuhkan tekanan dan dukungan dari masyarakat sipil yang terus mengawal agar kebijakan lingkungan dan kesehatan tidak tunduk pada kepentingan modal semata. Ia membutuhkan ilmuwan dan pakar kesehatan masyarakat yang berani menyuarakan evidens ilmiah di forum-forum pengambilan keputusan. Bukan ilmuan dan pakar lingkungan dan kesehatan masyarakat yang lebih memilih selamat dalam diam. Juga membutuhkan media massa yang konsisten mendorong akuntabilitas publik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan khusus: disparitas kesehatan antara pulau besar dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan adalah cerminan paling nyata dari kesenjangan kekuasaan politik, dan alokasi sumber daya. Masyarakat di pulau-pulau terpencil tidak hanya kekurangan dokter, mereka kekurangan sanitasi, kekurangan air bersih, dan kekurangan kehadiran negara yang bermakna dalam kehidupan sehari-harinya.  

Enam Rekomendasi  

Pertama, reformasi paradigma pembangunan kesehatan nasional: dari pendekatan kuratif-medis ke pendekatan promotif-preventif berbasis lingkungan dan determinan sosial. Kedua, penguatan politik anggaran daerah agar sanitasi dasar, air bersih, dan pengelolaan lingkungan mendapatkan porsi yang setara dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Baca Juga: Olahraga dan Politik: Piala Dunia FIFA 2026 Panggung Sandiwara Global

Ketiga, pembentukan sistem surveilans kesehatan lingkungan yang terintegrasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah. Keempat, program afirmasi khusus untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat kepulauan, termasuk pengembangan sistem pelayanan kesehatan terapung dan berbasis kearifan lokal.

Kelima, penguatan peran DPRD dan DPR RI dalam mengawal legislasi yang melindungi lingkungan hidup sebagai fondasi utama kesehatan masyarakat, dengan mewajibkan anggota legislatif memiliki literasi dasar kesehatan lingkungan. Keenam, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan kesehatan lingkungan yang memberdayakan komunitas lokal sebagai garda terdepan pemantau dan pelindung kualitas lingkungan hidup mereka.

Catatan Akhir

Derajat kesehatan masyarakat adalah anak kandung dari kualitas tata kelola lingkungan hidup dan ketegasan kemauan politik. Bukan dokter, bukan rumah sakit, dan bukan teknologi medis yang paling menentukan sehat atau sakitnya suatu bangsa. Kebijakan penguasalah yang memastikan setiap warga negara, dari Sabang hingga Merauke, dari pesisir Jawa hingga pulau-pulau terdepan di perbatasan, dapat menikmati lingkungan hidup yang bersih, air yang sehat, udara yang segar, dan pangan yang bergizi.  

Kesehatan adalah hak asasi manusia. Dan, mewujudkannya adalah tanggung jawab politik yang tidak bisa ditawar. "Salus populi suprema lex esto". Wallahu a'lam bish-shawab. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS