Bantuan APBD Jatim Dicabut, Ratusan Ribu BPJS Kesehatan Warga Terblokir
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Minggu, 16 Januari 2022
0 dilihat
Anggota DPRD Jatim, Deni Wicaksono Foto: Ist
" Komitmen Gubernur Jatim dalam mensejahterakan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kesehatan patut dipertanyakan "
SURABAYA, TELISIK.ID - Komitmen Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa dalam mensejahterakan masyarakat khususnya dalam pemenuhan kesehatan patut dipertanyakan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono menerangkan, mantan Mensos tersebut diam-diam mengeluarkan kebijakan yang tidak memfasilitasi bantuan anggaran untuk BPJS kesehatan bagi warga di Jatim.
"Ini memprihatinkan, Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil tidak memiliki empati, tidak punya sense of crisis. Sekarang masa sulit pandemi, tiba-tiba 622.000 BPJS Kesehatan warga tidak lagi difasilitasi di APBD Jatim. Sifatnya mendadak, tanpa sosialisasi masif ke warga,” ujar Deni Wicaksono saat dikonfirmasi, Minggu (16/1/2021).
Dirinya juga mempertanyakan jargon Cettar ala Khofifah, yang katanya selalu gerak cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan.
Deni mengatakan, banyak warga yang menghubungi dirinya meminta penjelasan terkait adanya 622.000 warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tiba-tiba tidak bisa digunakan.
Baca Juga: Alami Kecelakaan Kerja di Malaysia, TKI Asal Wakatobi Tak Bisa Pulang karena Tak Punya Biaya
Kata Deni, ada warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit, langsung terkejut karena ternyata kartu BPJS Kesehatannya terblokir. Walhasil, warga tersebut dibebani biaya jutaan rupiah hingga harus pontang-panting mencari pinjaman tetangga.
“Ada juga warga yang memulangkan paksa ibundanya karena tak kuat membayar tagihan rumah sakit, padahal ibundanya belum sembuh betul,” kata Deni.
Baca Juga: Sepi Orderan Selama Pandemi COVID-19, Seniman di Sidoarjo Layak Dibantu Pemerintah
Dia mengatakan, saat ini Pemprov Jatim malah terkesan lempar tanggung jawab terkait masalah itu dengan meminta kabupaten/kota untuk membiayai 622.000 warga yang semula ditangani provinsi.
Menurut Deni, Pemerintah Provinsi Jatim semestinya lebih bijak dalam mengatur skala prioritas dalam APBD Jatim. Pengaturan fiskal yang baik akan memastikan perlindungan sosial berjalan dengan optimal, dan di sisi lain berbagai ekspansi infrastruktur maupun program lain tetap bisa dijalankan.
“Pemprov seharusnya memberi prioritas pada perlindungan sosial warga termasuk dari sisi asuransi kesehatan. Jangan alasan soal pengaturan anggaran. Kalau misal alasan APBD banyak difokuskan untuk infrastruktur, ya jajaki skema pembiayaan lain, misalnya dengan KPBU. Yang kreatif dong,” sindir Deni. (C)
Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan
Editor: Kardin
