Oleh: Efriza
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP)
KETIKA Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju dengan menunjuk Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Julian Batubara, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 17 miliar.
Antusias dan harapan publik melayang tinggi, berdasarkan kinerja Risma sebagai walikota Surabaya yang mendapat poin positif oleh publik.
Persepsi positif masyarakat, dapat menurun bahkan drastis, setelah yang terjadi malah timbulnya pro dan kontra, bukan hanya di publik tetapi juga dikalangan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sendiri.