BUMN Jadi Sorotan Publik, Menteri Erick Bongkar Kebiasaan Lama

Lebih lanjut, Erick menegaskan, pernyataan ini tidak main-main karena sudah terjadi di beberapa BUMN yang mengalami perubahan direksinya.

Namun perlu digaris bawahi, pergantian ini bukan karena urusan suka atau tidak suka. Akan tetapi lebih kepada hasil yang dilihat.

"Jadi enggak kaleng-kaleng ngomong ya. Saya pastikan Anda diganti. Tetapi bukan karena suka dan tidak suka," kata mantan bos Inter Milan itu.

Diketahui, belum lama ini Erick mengajak 20 direksi BUMN untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hampir mayoritas para direksi adalah yang dipilih oleh menteri BUMN periode sebelumnya.

"30 sampai 40 persen leadership yang dipilih oleh menteri sebelumnya tidak saya ubah karena kita merging sesuatu itu bukan karena suka tidak suka, tetapi apa hasilnya? yang saya lihat hasilnya. Tidak mungkin kita bicara transformasi BUMN hanya sekedar banner tetapi hasilnya," jelas dia,” kata Erick.

Dengan transformasi, maka hasilnya bisa terlihat di mana kontribusi BUMN pada 2020 kepada negara tembus mencapai Rp 377 triliun. Belum lagi penjualan yang meningkat pada saat itu mencapai Rp 96 triliun.

"Kita punya net income tahun kemarin semester pertama itu Rp 6 triliun. Kumulatif satu tahun Rp 13 triliun. Tahun ini semester pertama sudah Rp 126 triliun. Karena apa? Karena transformasi efisiensi dan kita pastikan kita ikutin satu-persatu," jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Erick menegaskan, transformasi di tubuh BUMN terkait human capital akan terus didorong dan telah terus terjadi.

Baca juga: 650 Hari Harun Masiku Belum Ditangkap, ICW Sebut Campur Tangan Penguasa

Baca juga: Menpora Zainudin Amali Minta Maaf, Janji Lakukan Investigasi ke Badan Antidoping Dunia

Selain itu, dia juga menyambungkan dengan penghargaan dari Komite ASN yang menobatkan Kementerian BUMN menjadi yang terbaik.

"Tak mungkin komite ASN ngasih penghargaan kalau (transformasi human capital) bohong-bohongan, itu komite ASN sangat transparan menilai dari 34 kementerian dari 500 pemda, kita masuk top satunya bersama Kemenkeu, yang tak pernah Kementerian BUMN dapatkan itu selama belasan tahun," katanya.

Sebelumnya, dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyentil kinerja BUMN yang sakit dan terlalu sering mendapat proteksi Penyertaan Modal Negara (PMN).

Jokowi menginginkan perusahaan pelat merah lebih profesional dan berani berkompetisi serta mengambil risiko.

Ia juga membantah tudingan dukungan BUMN untuk kepentingan 2024, Jokowi mengatakan hanya tersisa waktu dua tahun untuk transformasi dan reformasi BUMN.

Dia pun mengaku telah sering membuka pintu kerja sama untuk BUMN dengan rekanan dari negara lain, tetapi tak direspons.

"Saya udah bukain pintu, tapi enggak ada respons ya gimana. Saya sering malu, terus terang saja. Udah bukain pintu, bukain pintu, tapi enggak ada respons ke sana," kata Jokowi dalam keterangan persnya.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Maman Abdurrahman mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan.

"Merespons pidato Pak Jokowi, saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu diubah menjadi badan saja atau super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis," kata Maman dalam keterangannya, Senin (18/10/2021) kemarin.

Meskipun awalnya Maman memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang memberikan perhatian secara khusus terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia.

Namun, dia menyebut permintaan tersebut masih kurang mengakar terhadap persoalan di BUMN. (C)

Reporter: M. Risman Amin Boti

Empat: Fitrah Nugraha