Bupati Muna Bachrun Labuta Copot Kadis Tak Mampu Cegah Korupsi

Sunaryo, telisik indonesia
Jumat, 14 Maret 2025
0 dilihat
Bupati Muna Bachrun Labuta Copot Kadis Tak Mampu Cegah Korupsi
Bupati Muna, Bachrun Labuta dan Inspektur, La Koanto. Foto: Sunaryo/Telisik

" Bupati Muna, Bachrun Labuta, mewanti-wanti para kepala dinas (kadis) di lingkup Pemerintahan (Pemkab) Kabupaten Muna untuk fokus menaikkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 "

MUNA, TELISIK.ID- Bupati Muna, Bachrun Labuta, mewanti-wanti para kepala dinas (kadis) di lingkup Pemerintahan (Pemkab) Kabupaten Muna untuk fokus menaikkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025.

MCP adalah program yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mengevaluasi pencegahan korupsi di daerah.

Bila penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih rendah pada Pemkab Muna dalam upaya pencegahan korupsi, Bachrun menegaskan tidak segan-segan akan mencopot kadis dari jabatannya.

Baca Juga: Disdag Kolaka Utara Temukan Minyakita Tak Sesuai Takaran di Sejumlah Toko

Langkah tegas Bachrun ini dilakukan karena tahun 2024 indikator MCP Pemkab Muna berada di urutan ke-12.

"Bila ada kadis yang tak mampu menaikkan skor MCP, saya akan copot," tegas Bachrun, Jumat (14/3/2025).

Kata Bachrun, indikator MCP menjadi acuan Pemkab dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Program Prioritas Pemda Wakatobi Kena Dampak

Sementara itu, Inspektur Muna, La Koanto, menerangkan bahwa penilaian indikator MCP KPK dilakukan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Bappeda, Dinas PUPR, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinkes, Dikbud, Disdukcapil, BKPSDM, Bapeda, ULP dan PTSP.

Penilaiannya meliputi perencanaan, penganggaran, manajemen ASN, pengawasan aset, pengawasan APIP, optimalisasi pajak, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta aplikasi aduan.

Koanto mengungkapkan, rendahnya skor MCP disebabkan faktor anggaran dalam lima tahun terakhir yang belum terpenuhi sesuai mandatory spending, pemetaan asset, dan aplikasi aduan pada Dinas Kominfo belum berjalan dengan baik.

"Kita berharap tahun ini ada perubahan," harapnya. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Mustaqim

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

TAG:
Artikel Terkait
Baca Juga