Dinilai Kontroversi, KBM Konsel Ikut Andil Tolak Omnibus Law

Hamka Dwi Sultra, telisik indonesia

Kamis, 08 Oktober 2020

0 dilihat

Aksi KBM Konsel di DPRD Sultra. Foto: Ist.

KONAWE SELATAN, TELISIK.ID - Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Konawe Selatan (Konsel) ikut andil dalam aksi gerakan penolakan pengesahan Omnibus Law di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (8/10/2020).

"Unjuk rasa ini sebagai wujud kekesalan kami terhadap pemerintah dan DPR RI sebagaimana telah membuat peraturan yang mengurangi hak-hak buruh," kata Jendral Lapangan, Kiki Ikram.

Kiki menilai, uraian yang dicanangkan dalam Undang-Undang Omnibus Law menuai banyak kontroversi dari masyarakat, salah satunya yang menjadi pertanyaan terkait bab empat tentang ketenagakerjaan.

"Banyak yang dituangkan dalam Omnibus Law yang menimbulkan tanda tanya besar dalam hal ini di bab empat tentang ketenagakerjaan, di mana hak-hak buruh lebih banyak diatur oleh perusahaan," ujarnya.

Baca juga: Rp 600 Juta Buat Pemindahan Tiang Listrik dan Pembangunan Taman di Warangga

Untuk itu, KBM Konsel menyatakan sikap agar Omnibus Law tidak dijadikan atau disahkan sebagai Undang-Undang oleh DPR RI.

"Kami mendesak pihak pemerintah agar Omnibus Law tidak dijadikan sebagai Undang-Undang, karena kami yang merupakan mahasiswa dan buruh menolak keras banyak hak-hak karyawan yang tidak kami sepakati," tutupnya.

Diketahui, KBM Konsel yang ikut andil menggelar aksi di Gedung DPRD Sultra terdiri dari Himpunan Mahasiswa Tinanggea (HIMTI), Gerakan Mahasiswa Konsel Menginspirasi (GMKM), Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Cabang Konsel, Himpunan Mahasiswa Kecamatan Andoolo (HIMKA), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Cabang Konsel, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Cabang Konsel, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Laonti (IPPEAMALA), Aliansi Mahasiswa Konsel (AMK) serta beberapa karyawan PT Wings dan beberapa ojek online Maxim. (B)

Reporter: Hamka Dwi Sultra

Editor: Kardin