Maduro Dibawa ke New York, Trump Langsung Ambil Alih Minyak Venezuela dengan Senjata
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Minggu, 04 Januari 2026
0 dilihat
Presiden Venezuela Nicolas Maduro berbicara dalam konferensi pers di Caracas, Venezuela, pada 15 September 2025. Foto: Xinhua/Kepresidenan Venezuela
" Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat berujung pada pemindahan ke pusat penahanan New York, bersamaan dengan pernyataan AS mengelola Venezuela pascaoperasi militer "

NEW YORK CITY, TELISIK.ID - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat berujung pada pemindahan ke pusat penahanan New York, bersamaan dengan pernyataan AS mengelola Venezuela pascaoperasi militer.
Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilaporkan akan ditahan di Metropolitan Detention Center, New York, setelah ditangkap dalam operasi militer besar-besaran Amerika Serikat pada Sabtu, 3 Januari 2026.
Informasi tersebut disampaikan media AS berdasarkan laporan aparat penegak hukum federal yang menangani proses hukum lanjutan terhadap Maduro dan sejumlah pihak lain.
Pesawat militer yang membawa Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, mendarat di Pangkalan Udara Garda Nasional Stewart, Newburgh, Negara Bagian New York, sekitar pukul 17.00 waktu setempat.
Rekaman video dan laporan media lokal menunjukkan pengamanan ketat saat kedatangan pesawat tersebut, sebelum pasangan itu dipindahkan ke fasilitas penahanan federal.
Baca Juga: Nasib Sial Perampok Emas: Dirampok Balik 4 Orang Setelah Beraksi, Kelimanya Berakhir Diringkus Polisi
Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa Maduro akan menghadapi sejumlah dakwaan pidana di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Dakwaan tersebut meliputi konspirasi terorisme narkoba, konspirasi impor kokaina, kepemilikan senapan mesin dan perangkat perusak, serta konspirasi kepemilikan senjata berat ilegal.
“Surat dakwaan telah dibuka dan akan dibacakan pada sidang awal pekan depan,” demikian keterangan resmi Departemen Kehakiman AS, seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (4/1/2026).
Di tengah proses hukum tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya akan “mengelola” Venezuela untuk sementara waktu setelah operasi militer yang berujung pada penangkapan Maduro.
“Kami akan mengelola negara itu sampai transisi yang aman, tepat, dan bijaksana dapat dilakukan,” kata Trump dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida.
Trump juga menyebut bahwa sejumlah pejabat tinggi AS akan dilibatkan dalam proses tersebut.
“Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth akan bekerja bersama sebuah tim untuk memastikan stabilitas selama masa transisi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa embargo minyak terhadap Venezuela tetap diberlakukan sepenuhnya.
Terkait sektor energi, Trump mengatakan pemerintah AS akan membuka ruang bagi perusahaan minyak Amerika untuk berinvestasi di Venezuela.
“Kami akan mengizinkan perusahaan-perusahaan minyak AS mengambil alih dan berinvestasi dalam infrastruktur energi, namun embargo tetap berlaku,” kata Trump, menegaskan kebijakan yang berjalan paralel.
Baca Juga: China Berhasil Kembangkan Matahari Buatan, Langkah Maju Menuju Energi Fusi Abadi
Pernyataan tersebut memicu reaksi di berbagai pihak. Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, mengaku telah menyampaikan penolakannya langsung kepada Trump.
“Saya menentang upaya penggulingan rezim yang melanggar hukum federal dan internasional,” ujar Mamdani, sebagaimana dikutip media setempat.
Di Venezuela, Wakil Presiden Delcy Rodriguez menuntut pembebasan segera Nicolas Maduro dan Cilia Flores. Dalam sidang Dewan Pertahanan Nasional yang disiarkan televisi nasional, Rodriguez menyatakan, “Maduro adalah presiden sah Venezuela dan harus segera dibebaskan.”
Respons internasional juga bermunculan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam atas operasi militer AS. “Sekjen menekankan pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam pernyataan tertulis.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar rapat darurat pada Senin, 5 Januari 2026, untuk membahas situasi di Venezuela dan dampak operasi militer Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah aksi unjuk rasa penolakan perang dilaporkan berlangsung di beberapa kota besar AS, termasuk Washington DC dan New York, dengan tuntutan penghentian keterlibatan militer di Venezuela. (Xinhua)
Penulis: Ahmad Jaelani
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS