Hasyim Tampik Tudingan Suara Ganjar-Mahfud Dikunci 17 Persen, Eks Ketua MK Sebut Server KPU Lebih 10 Kali Berpindah

“KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Perolehan suara yang sudah dikonversi menjadi persentase, menurut Hasyim, semuanya berasal dari penghitungan secara berjenjang dari TPS.

“KPU tidak dapat memprediksi atau mengontrol, apalagi kemudian mengontrol perolehan suara. Mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian, jadi tidak ada KPU (seperti itu),” kilah Hasyim.

Hasto Kristiyanto sebelumnya menyebut ada algoritma yang sengaja digunakan KPU untuk menghalangi perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak melebihi 17 persen di Pilpres 2024. Hasto menyebut hal ini usai memperoleh penjelasan dari beberapa pakar teknologi informasi (TI).

Baca Juga: KPU Siapkan Tim Kuasa Hukum, MKMK Pastikan Adik Ipar Jokowi Tak Dilibatkan Sidang Sengketa Hasil Pemilu

Kendati begitu, Hasto enggan menyebut beberapa di antaranya pakar TI yang sudah memberinya informasi terkait kerja algoritma yang mengontrol perolehan suara di Sirekap.

“Misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock (mengunci, red) perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen,” ujar Hasto saat menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan FISIP Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Kamis (7/3/2024).

Selain itu, Hasto juga menyebut adanya gangguan siber dalam proses unggah formulir C-Hasil plano ke Sirekap dan penjegalan terhadap data hitung cepat. Hasto mendorong dilakukan audit digital forensik.

“Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan menurut pakar TI tersebut, pemilu seharusnya berlangsung dua putaran,” kata Hasto.

Hasto mengakui, timnya juga terus menjalin komunikasi dengan tim pemenangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (AMIN), dalam menyikapi persoalan ini.

Senada dengan Hasto, Mahfud pun mengaku sudah mendengar informasi yang menyebut perolehan suaranya bersama Ganjar dikunci di bawah 17 persen sejak sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024.

“Biar diolah oleh masyarakatlah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada. Sudah dikunci sekian dan angkanya persis tinggal nanti pembuktiannya saja,” tutur Mahfud di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memastikan akan membawa masalah tersebut ke sidang MK.

Masalah pada Sirekap, menurut Mahfud, tak bisa diatasi karena KPU sendiri tak memahami sistemnya.

“Salah satu masalah di KPU, menurut saya, orang-orang KPU tuh tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana, tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham,” tegas Mahfud.

Mahfud juga menyoroti server Sirekap yang diketahuinya sudah berkali-kali pindah. Dia menyebut sudah lebih 10 kali berpindah.

“Itu sudah berpindah lebih dari 10 kali, tempat penyimpanan datanya dan sebagainya itu, servernya. Itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah. Tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk, lalu dikeluarkan lagi, lalu masuk lagi,” ungkapnya.

Baca Juga: KPU Hilangkan Grafik Perolehan Suara di Sirekap, Timnas AMIN Sebut Bukti Kian Banyak Kejanggalan dan Tekanan

Tindakan memindahkan server secara berulang-ulang, menurut Mahfud, karena pihak KPU tidak menguasai teknologi.

“Perlu audit independen. KPU harus berani membuka dirinya kalau mereka jujur. Diaudit saja dan akui, 'saya tidak menguasai dan tidak bisa mengendalikan karena saya bukan ahli IT', kan gitu saja. Dia tidak punya ahli IT yang mengendalikan sendiri,” harap Mahfud.

Mahfud menilai, audit digital forensik terhadap sistem TI milik KPU penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang.

“Sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali, itu kan sebenernya udah secara moral seharusnya sudah mundurlah, tapi ya mereka enggak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur,” kritik Mahfud.

Selain membawa persoalan ini ke MK, Mahfud pun mengatakan ada peluang untuk dipermasalahkan jika hak angket di DPR RI mulai digulirkan. (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS