Ketimbang Tunggu Reshuffle, Kalau Tak Mampu Mending Mundur
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Selasa, 30 Juni 2020
0 dilihat
Sultan Bahtiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI. Foto: Repro Google.com
" Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan spatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai Parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin menganggap wajar Presiden Joko Widodo marah, karena tidak puas dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja Jilid II.
Menurut senator asal Provinsi Bengkulu ini, kemarahan Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Di saat ekonomi luluh lantak akibat pandemi COVID-19, berbagai kebijakan pemulihan serta penanggulangan telah dibuat. Namun, fakta di lapangan, apa yang dikerjakan para pembantu presiden justru tidak sesuai dengan kebijakannya.
"Sebenarnya saya merasa kasihan dengan Presiden Jokowi yang terkesan bekerja sendirian menghadapi krisis di masa pandemi COVID-19," kata Sultan kepada wartawan di Gedung DPD RI, Selasa (30/6/2020).
Presiden Jokowi, lanjut Sultan, sudah mengeluarkan banyak kebijakan termasuk Payung Perpu darurat bencana dan lainnya.
"Tapi pelaksanaan di lapangan tidak sama seperti yang diinginkan presiden untuk mempercepat pekerjaan yang bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat. Sebagai Pimpinan DPD kami sangat mendukung dan mensuport jika presiden ingin merombak para menteri yang dianggap gagal," urainya.
"Terus terang, baru kali ini saya melihat presiden marah. Saya pikir ini bukan settingan," timpalnya.
Terlebih lagi kata Sultan, selain lamban, beberapa menteri ia anggap tidak serius bekerja. Budaya ABS alias asal bapak senang masih membudaya.
Baca juga: Jokowi Marahi Menteri, Rocky Gerung: Marah kok Pakai Teks
"Untungnya Pak Jokowi tidak asal saja menerima laporan. Buktinya dalam rapat tersebut beliau juga menginstruksikan supaya belanja-belanja di kementerian terus digenjot. Karena menurut Pak Presiden, semua yang dilaporkan menterinya masih biasa-biasa saja dan diminta segera dibelajakan secepatnya," tukasnya.
Bahkan Ia menduga, ada sebagian Menteri Jokowi yang memiliki loyalitas ganda. Selain loyal ke presiden, ada juga yang loyal untuk kepentingan Parpol dan kelompok-kelompok tertentu.
"Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan spatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai Parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara," ujarnya.
Apa yang dikatakan Presiden Jokowi, menurut Mantan Gubernur Bengkulu Ini, harus cepat direspon dan dikerjakan para menteri yang saat ini sedang menjabat.
"Jadi, semakin cepat uang beredar di tengah masyakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat," jelasnya.
Apalagi lanjutnya, untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah menganggarkan sebesar R 686,2 triliun, dengan rincian bidang kesehatan Rp 87,55 T, perlindungan sosial Rp 203,90 T, UMKM Rp 123,46 T, insentif usaha Rp 120,61 T, sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp 106,11 T, dan pembiayaan korporasi Rp 44,57 T.
"Jika uang beredar, pengusaha kecil, UMKM bisa kembali bangkit. Jangan sampai hanya terbentur aturan, para menteri malah takut membelanjakan uang. Jangan sampai krisis 98 terulang. Kita semua harus punya sense of crisis," tandasnya.
Terakhir, Sultan Najamudin juga mengingatkan, siapapun menteri yang merasa belum mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, diharapkan dengan sendirinya untuk mundur. "Sebaiknya gentle. Jangan nunggu direshufle, mending mundur saja," pungkasnya.
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Haerani Hambali
