Kilas Balik Peristiwa Kudatuli, Lima Orang Tewas dan Puluhan Hilang Misterius di Masa Orde Baru

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Sabtu, 27 Juli 2024

0 dilihat

Kader PDIP saat menggelar teatrikal atau peringatan Kudatuli. Foto: Repro kumparan.com

JAKARTA, TELISIK.ID - PDI Perjuangan (PDIP) memperingati serangan terhadap Kantor Pusat DPP PDI 27 Juli, dikenal sebagai peristiwa Kudatuli atau Sabtu Kelabu. Ini bukan rahasia umum lagi di masa Orde Baru, tetapi kenangan yang tetap membekas dalam sejarah politik Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie dan Sadarestuwati, Wakil Bendahara PDIP Yuke Yurike, serta beberapa Ketua DPP PDIP seperti Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, Ribka Tjiptaning, Eriko Sotarduga, dan Wiryanti Sukamdani, Sabtu (27/7/2024).

Kegiatan tersebut juga diisi dengan pembacaan puisi oleh Amien Kamil dan musikalisasi puisi oleh Fajar Merah, serta aksi teatrikal penyerangan kantor DPP PDIP, merekonstruksi peristiwa Kudatuli, seperti dilansir dari kumparan.com.

Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah PDIP, menegaskan bahwa acara ini bukan untuk membangkitkan luka lama, tetapi untuk merawat ingatan yang mungkin masih traumatik bagi sebagian orang.

Menurutnya, tidak akan ada reformasi dan pemilihan presiden secara langsung tanpa peristiwa Kudatuli. Peristiwa ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perjalanan politik Indonesia, membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka.

Baca Juga: Izin Praktek RS-Dokter Terlibat Mendongkrak Jumlah Tagihan JKN Bakal Dicabut

Peristiwa Kudatuli, yang terjadi pada 27 Juli 1996, adalah saat Kantor Pusat PDI diserang, menyebabkan kerusuhan yang meluas hingga ke beberapa ruas jalan di Jakarta seperti Salemba.

Hasil penyelidikan Komnas HAM mencatat lima orang tewas, 149 terluka, dan 23 orang hilang. Pemerintah saat itu menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan dan melakukan penangkapan serta pemenjaraan aktivis PRD, termasuk Budiman Sudjatmiko yang dihukum 13 tahun penjara, bersumber dari wikipedia.org.

Dokumen dari Laporan Akhir Komnas HAM menunjukkan bahwa rapat pada 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, memutuskan penyerbuan kantor DPP PDI. Dokumen juga mengungkapkan bahwa penyerbuan itu adalah inisiatif Markas Besar ABRI dan Badan Intelijen ABRI, dengan pasukan pemukul Kodam Jaya yang melakukan serangan, disamarkan sebagai massa PDI pro-Kongres Medan.

Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan Megawati melalui Kongres PDI di Medan menghadapi perlawanan pendukung Megawati dengan menggelar mimbar bebas di Kantor DPP PDI. Mimbar bebas ini berhasil membangkitkan kesadaran kritis rakyat terhadap politik Orde Baru. Ketika terjadi pengambilalihan secara paksa, rakyat pun melawan.

Baca Juga: Alasan PP Muhammadiyah Terima Jatah Tambang dari Jokowi

Pengadilan Koneksitas di era Presiden Megawati hanya mampu membuktikan seorang buruh, Jonathan Marpaung, yang dihukum dua bulan sepuluh hari. Dua perwira militer yang diadili, Kolonel Budi Purnama dan Letnan Satu Suharto, divonis bebas.

Pada dini hari peristiwa itu, sekitar 300 orang berjaga di markas PDI, sementara di luar pagar ada sekitar 50 orang. Polisi berkali-kali melintas, meningkatkan ketegangan. Pada pukul 5 pagi, serombongan pasukan berbaju merah bergerak menuju kantor PDI, menimbulkan bentrok fisik yang tak terhindarkan. Jalan menuju Diponegoro diblokir, dan massa berkumpul di sekitar lokasi.

Bentrok terus berlangsung, dengan massa yang terdesak mundur oleh pasukan tambahan. Wartawan yang mencoba mendokumentasikan peristiwa juga menjadi korban kekerasan. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, menggambarkan ketegangan dan kekerasan politik di era Orde Baru. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS