Mahasiswa Papua di Kota Kendari Suarakan Kebebasan Menentukan Nasib Sendiri

Rasmin Jaya, telisik indonesia

Sabtu, 25 Maret 2023

0 dilihat

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menilai di Tanah Papua krisis hak asasi nanusia dan demokrasi. Pemerintah pusat didesak untuk melakukan pendekatan kemanusiaan. Foto: Rasmin Jaya/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Kendari menuntut pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka menganggap di tanah Papua terjadi krisis hak asasi manusia dan demokrasi.

Hal itu mereka suarakan dalam aksi unjukrasa di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sabtu (25/3/2023).

Kordinator Lapangan Yanto Lokmore mengatakan, realitas yang ada saat ini, pemerintah masih melakukan pendekatan militeristik dengan menggunakan instrumen TNI dan Polri. Hal itu dilakukan tanpa memperhatikan mekanisme demokrasi yang sejati.

Lembaga-lembaga pemerintahan lokal menjadi sasaran campur tangan dan pengawasan pemerintah pusat untuk menjalankan akses modal kapital di Tanah Papua dan implementasinya pun lebih terfokus pada pemusnahan rakyat Papua.

"Kami menuntut agar masyarakat Papua diberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, apa lagi mengirimkan militer di Tanah Papua," tegasnya.

Baca Juga: Bentrok Maut di Papua Pecah, Puluhan Orang Tewas, Ini Penyebabnya

Ia juga menyerukan agar pemerintah pusat mencari solusi menyelesaikan konflik di Tanah Papua untuk mengakhiri segala bentuk pelanggaran HAM yang terus terjadi.

"Kami sering dikriminalisasi dan mendapatkan teror dengan moncong senjata apalagi selalu diperhadapkan dengan militer," katanya.

Secara sepihak, kata Yanto, pemerintah Indonesia mengundang investor sebanyak-banyaknya untuk mengelola alam dan kekayaan Papua khususnya PT Freeport yang sudah masuk sejak 7 April 1967, yang berakibat terjadinya pengrusakan alam dan kehidupan masyarakat Papua.

Sementara salah satu orator, Geno mengatakan, selama ini masyarakat Papua tidak pernah mendapatkan kemerdekaan untuk menyampaikan aspirasi karena dibayang-bayangi dengan pendekatan militer dan kriminalisasi.

"Pemerintah gagal memberikan rasa keadilan kepada korban berbagai kasus yang dilakukan oleh aparat keamanan," ujarnya.

Baca Juga: Ribuan Masyarakat Sulawesi Tenggara di Oksibil Papua Mengungsi Gegara KKB

Salah satu massa aksi, Terlina mengatakan, sejak Presiden Joko Widodo terpilih pada akhir tahun 2014 hingga 2023, investasi global terus mengeruk kekayaan alam secara legal maupun ilegal. Pelanggaran HAM, krisis demokrasi dan pengerukan sumber daya alam di Tanah Papua tidak pernah berakhir sampai saat ini.

"Kami menilai pemerintah pusat tidak serius dengan upaya penyelesaian masalah dengan pendekatan humanisme dan kemanusiaan," tegasnya.

Apalagi sejak lama pemerintah pusat dan pemerintah lokal, militer dan investasi global terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal di West Papua termasuk di usaha penebangan kayu dan pengamanan perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang juga disertai penggusuran orang-orang West Papua dari tanahnya. (A)

Penulis: Rasmin Jaya

Editor: Haerani Hambali 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS