Menagih Kedaulatan Gizi Anak Indonesia pada Usia 81 Tahun Kemerdekaan

Tirta Prawita Sari, telisik indonesia

Sabtu, 15 Agustus 2026

0 dilihat

Tirta Prawita Sari, dokter spesialis gizi klinik, pakar gizi komunitas, dan staf pengajar FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Foto: Ist.

Oleh: Tirta Prawita Sari  

Dokter Spesialis Gizi Klinik, Pakar Gizi Komunitas, dan Staf Pengajar FKK Universitas Muhammadiyah Jakarta

MENJELANG Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026, bangsa ini mengusung visi besar melalui tema nasional: "Berdaulat, Adil, dan Makmur". Sebuah pilar cita-cita mulia yang menuntut refleksi kritis atas syarat mendasar keberlangsungan negara.

Kedaulatan sejati, keadilan sosial, dan kemakmuran yang merata tidak akan pernah terwujud selama fondasi paling mendasar dari bangsa ini, yakni kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia, masih mengalami kerapuhan sistematis. Kemerdekaan sejati tidak boleh berhenti sebagai jargon politik di atas panggung perayaan, sementara di akar rumput, generasi penerus bangsa masih terjebak dalam cengkeraman rapuhnya pemenuhan gizi makro dan mikro.

Akar Masalah: Kompleksitas Triple Burden of Malnutrition

Kondisi gizi anak-anak Indonesia saat ini menghadapi masalah dasar yang sangat kompleks, sistemik, dan dikenal sebagai triple burden of malnutrition (tiga beban masalah gizi). Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting pada balita di Indonesia masih berada di angka 21,5%, sedangkan angka wasting (kurus) mencapai 8,5%.

Di kutub yang berbeda, angka kelebihan gizi, kegemukan, dan obesitas anak terus meningkat, angka overweight pada balita naik dari 3,5% (2022) menjadi 4,2% (2023) menurut SKI 2023, akibat maraknya konsumsi pangan olahan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) serta produk ultra-proses. Beban ini kian berat dengan adanya hidden hunger atau kekurangan zat gizi mikro, terutama anemia defisiensi besi yang dialami oleh 18% remaja putri usia 15–24 tahun (SKI 2023).

Anemia pada remaja putri bukan hanya merusak imunitas dan konsentrasi belajar, tetapi juga menjadi bom waktu yang memicu kelahiran bayi prematur serta Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat mereka menjadi ibu kelak.

Kesulitan mendasar pemerintah sering kali bukan pada penetapan jargon politik, melainkan pada pemilihan jenis intervensi kebijakan.

Baca Juga: Rendahnya Realisasi Belanja APBD Pemda se-Sulawesi Tenggara Harus Jadi Alarm Bersama

Pemerintah lebih sering tergiur oleh penyelesaian yang bersifat instan, jangka pendek, dan populis, seperti pembagian sembako ad-hoc atau komodifikasi politik elektoral melalui bantuan sosial makanan instan, lalu mengabaikan penyelesaian substansial jangka panjang.

Secara politis, tindakan kuratif di hilir memang populer dan mudah diingat pemilih. Namun, merujuk kerangka konsep UNICEF tentang determinan malnutrisi, asupan makan tidak adekuat dan penyakit infeksi hanyalah penyebab langsung. Akar masalahnya jauh lebih dalam, yakni terletak pada pola pengasuhan ibu-anak serta ketahanan pangan keluarga. Ibu adalah proteksi utama keluarga.

Seorang ibu yang melek gizi akan menyiapkan preferensi makanan anak sejak dini. Sayangnya, para ibu kerap berhadapan dengan lingkungan eksternal yang tidak kondusif akibat maraknya peredaran pangan olahan dan siap saji berkadar gula, garam, dan lemak (GGL) tinggi. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Pasal 194 PP No. 28 Tahun 2024 untuk mengendalikan lingkungan eksternal ini, dengan mengatur batas maksimum GGL.

Namun, implementasi teknis dan penegakan hukumnya masih terhambat oleh lambannya penetapan batas maksimum kadungan GGL pada pangan olahan dan siap saji. Belum lagi slogan kuno "4 Sehat 5 Sempurna" yang hanya bicara jenis makanan masih melekat di masyarakat, padahal era modern menuntut pemahaman komposisi makronutrien serta kecukupan mikronutrien sebagaimana tertuang dalam Panduan Gizi Seimbang.

Tiga Pilar Strategis Menuju Kedaulatan Gizi

Untuk keluar dari jebakan kuratif dan mengentaskan tiga beban gizi ini, pemerintah harus berani mengalihkan fokus ke level hulu. Diperlukan transformasi sistem gizi nasional secara radikal yang bertumpu pada tiga pilar strategi hulu yang berkeadilan.

Pilar pertama adalah reformasi regulasi hulu dan perlindungan ibu. Negara harus hadir memberikan jaminan kesehatan dan gizi menyeluruh bagi ibu sejak masa pra-kehamilan, hamil, hingga menyusui. Aturan cuti hamil dan menyusui (maternitas) perlu ditinjau ulang agar menjamin ibu dapat memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan tanpa dibayangi ketakutan kehilangan pekerjaan atau sanksi karier.

Selain itu, pemerintah harus memperketat regulasi, iklan, dan peredaran produk industri makanan tinggi gula, garam, dan lemak yang mengepung anak-anak kita.

Pilar kedua menyasar intervensi siklus hidup berbasis komunitas. Edukasi gizi seimbang pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) harus dioptimalkan secara masif melalui revitalisasi fungsi Posyandu.

Pada saat yang sama, intervensi proaktif seperti pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri wajib diperkuat demi memutus rantai kelaparan tersembunyi. Pendekatan ini harus didukung oleh pemanfaatan pangan lokal berkelanjutan yang murah, mudah didapat, dan mujarab untuk mengatasi malnutrisi secara mandiri berbasis komunitas.

Baca Juga: Babinsa Bergerak, Demi Perluasan Basis Pajak

Pilar ketiga adalah kedaulatan anggaran dan integrasi data. Sudah saatnya pemerintah menghentikan ketergantungan pada proyek-proyek tahunan sesaat dan mengalihkannya pada pembiayaan jangka panjang yang berorientasi hasil. Langkah ini harus dibarengi dengan perbaikan sistem surveilans gizi yang transparan dan akurat guna memantau perkembangan stunting, obesitas, hingga defisiensi zat gizi mikro secara real-time.

Catatan Akhir

Momentum emas Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026 harus dijadikan sebagai titik balik koreksi mendasar terhadap arah kebijakan gizi nasional. Pemerintah wajib segera mengalihkan fokus intervensi dari sekadar pemberian bantuan kedaruratan bersifat instan menuju penataan sistem gizi hulu yang berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Keberanian politik mengeksekusi tiga pilar strategi transformasi secara konsisten dan berkelanjutan merupakan kunci utama keberhasilan sejati bangsa Indonesia. Kedaulatan gizi anak bukan sekadar program kesehatan masyarakat biasa, melainkan investasi vital bagi pilar keamanan nasional demi melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, tangguh, sekaligus mewujudkan cita-cita masa depan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS