Mekanisme Bansos 2025 Tiap Tiga Bulan Nama Penerima Berubah, Begini Cara Cek Lewat Jalur Resmi

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Sabtu, 08 Februari 2025

0 dilihat

Pemerintah menerapkan aturan baru bansos, daftar penerima berubah berkala. Foto: Repro Kemensos

JAKARTA, TELISIK.ID - Pemerintah mengubah mekanisme bantuan sosial (bansos) mulai tahun 2025 dengan sistem yang lebih dinamis.

Setiap tiga bulan, daftar penerima bansos akan diperbarui berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kebijakan ini bertujuan memastikan bansos tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa perubahan ini disebabkan oleh karakteristik DTSEN yang selalu diperbarui setiap tiga bulan.

Dengan demikian, penerima bansos bisa saja berganti, tergantung pada hasil validasi data terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Setiap tiga bulan kita akan mendapat data terbaru dari BPS, sehingga penerima bantuan sosial itu bisa jadi berubah-ubah setiap tiga bulan," kata Saifullah Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (8/2/2025).

Ia mencontohkan bahwa seseorang yang awalnya masuk dalam daftar penerima bansos bisa saja tidak lagi mendapat bantuan di periode berikutnya.

Hal ini terjadi jika mereka dianggap sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

Baca Juga: Cek Bansos PKH 2025 Cair Rp 750 Ribu, Ini Daftar Penerima

"Mungkin tiga bulan pertama dia dapat, tapi di tiga bulan berikutnya dia tidak dapat karena mereka sebenarnya sudah dianggap mampu," lanjutnya.

Mekanisme Baru Pemberian Bansos

Pemerintah menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran bansos agar lebih transparan dan akurat. Berikut beberapa perubahan utama dalam aturan bansos 2025:

1. Pembaruan Data Tiap Tiga Bulan

Bansos tidak lagi diberikan secara tetap kepada penerima yang sama setiap tahun.

Data penerima diperbarui setiap tiga bulan berdasarkan verifikasi terbaru.

2. Validasi Rutin oleh Pemerintah

Pemerintah akan melakukan validasi berkala untuk memastikan penerima bansos benar-benar memenuhi syarat.

Validasi dilakukan melalui survei dan pencocokan data dengan DTSEN.

3. Jalur Pengaduan bagi Masyarakat

Warga yang merasa berhak tetapi tidak menerima bansos dapat mengajukan laporan.

Terdapat dua jalur pelaporan:

Jalur resmi: Melalui RT/RW, kemudian diteruskan ke bupati/wali kota dan pusat data Kementerian Sosial.

Jalur partisipasi: Masyarakat bisa menyampaikan aduan langsung kepada pihak berwenang.

"Ada dua jalur (pelaporan) sering saya sampaikan, nanti saya ulang lagi. Jalur pertama adalah lewat jalur resmi, yang kedua jalur partisipasi," jelas Saifullah Yusuf.

4. DTSEN sebagai Acuan Kebijakan

Data dalam DTSEN digunakan sebagai dasar untuk menyalurkan bansos secara lebih efektif.

Baca Juga: Daftar Lengkap Bansos PKH dan BNPT Februari 2025: Ini Link Resmi dan Daftar Pencairan

Setiap kementerian dan lembaga akan mengacu pada DTSEN dalam menerapkan kebijakan sosial ekonomi.

Tujuan Kebijakan Baru

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas bansos. Dengan sistem yang lebih fleksibel, bantuan bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dalam periode tertentu.

Saifullah Yusuf berharap masyarakat memahami perubahan ini dan mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem bantuan sosial. Pemerintah juga berkomitmen menjaga transparansi dalam penyaluran bansos agar tidak terjadi penyimpangan.

Dengan aturan baru ini, masyarakat diminta lebih aktif dalam melaporkan kondisi ekonomi mereka agar data bansos selalu diperbarui sesuai keadaan sebenarnya. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Fitrah Nugraha

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS