Peluang Purbaya Tambah Pemasukan Negara Tanpa Bebani Wajib Pajak, Begini Mekanismenya

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Jumat, 06 Februari 2026

0 dilihat

Purbaya siapkan strategi tambah penerimaan negara lewat penertiban sistem tanpa menaikkan beban pajak masyarakat. Foto: Repro Antara

JAKARTA, TELISIK.ID - Langkah fiskal baru disiapkan Purbaya untuk menambah pemasukan negara tanpa menaikkan tarif pajak, dengan penertiban sistem dan teknologi pengawasan canggih secara bertahap nasional tahun depan.

Ruang rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat pada pertengahan pekan itu menjadi tempat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah kebijakan penerimaan negara ke depan.

Fokus pembahasan tidak lagi bertumpu pada kenaikan tarif atau perluasan objek pajak baru, melainkan pembenahan tata kelola pemungutan yang dinilai masih menyisakan celah kebocoran di berbagai lini administrasi.

Dalam paparannya, Purbaya menyebut pemerintah tengah menyiapkan langkah penertiban instrumen pengumpulan pajak dan bea cukai. Penataan tersebut mencakup pembaruan sistem pengawasan, integrasi data antarlembaga, hingga penggunaan perangkat teknologi yang mampu membaca potensi pelanggaran secara lebih cepat.

Skema ini dirancang agar penerimaan meningkat tanpa menambah beban langsung kepada wajib pajak yang sudah patuh.

"Kita akan tertibkan instrumen pengumpulan pajak dan bea cukai. Setahun ke depan akan berubah sama sekali karena kita akan menggunakan semua teknologi canggih yang mungkin untuk mendeteksi kebocoran," ujar Purbaya dalam rapat kerja tersebut, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (6/2/2026).

Ia menekankan bahwa pendekatan teknologi menjadi kunci untuk menutup praktik penghindaran dan mempersempit ruang manipulasi laporan.

Baca Juga: Prabowo Resmi Keluarkan Perpres Terbaru Cuti Bersama ASN 2026, Berikut Daftarnya

Menurut dia, strategi berbasis efisiensi sistem memberi peluang bagi pemerintah mencapai target pendapatan negara tanpa menaikkan tarif pajak maupun menciptakan jenis pungutan baru. Dengan perbaikan proses dan pengawasan yang lebih ketat, potensi penerimaan yang selama ini tidak tercatat diharapkan bisa masuk ke kas negara secara optimal. Pendekatan ini juga disebut lebih aman bagi iklim usaha.

"Tanpa menaikkan tarif pajak atau menggunakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target APBN 2026 sebesar Rp 2.357 triliun," katanya.

Angka tersebut menjadi sasaran utama pemerintah dalam perencanaan anggaran tahun mendatang. Purbaya menyampaikan bahwa perhitungan dilakukan dengan melihat potensi kebocoran yang selama ini terjadi pada rantai administrasi dan distribusi barang kena cukai.

Ia juga menjelaskan bahwa penambahan jenis pajak baru tetap dipertimbangkan, tetapi sangat bergantung pada situasi ekonomi nasional. Pemerintah, kata dia, tidak ingin kebijakan fiskal justru menekan daya beli masyarakat atau menghambat pemulihan sektor usaha.

Karena itu, setiap opsi akan diukur dengan indikator pertumbuhan dan konsumsi domestik yang berjalan.

"Untuk pajak tambahan seperti minuman keras atau pajak karbon, kita akan lihat kondisi ekonomi. Kalau pertumbuhan triwulan kedua sudah mencapai 6 persen, ruang itu mungkin terbuka. Tanpa itu, saya akan sangat hati-hati," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan fiskal akan disesuaikan dengan dinamika makroekonomi yang berkembang.

Di sisi lain, Purbaya menilai pemulihan ekonomi nasional mulai terlihat meski belum cukup kuat. Data pertumbuhan pada awal tahun menjadi rujukan penting untuk menentukan langkah lanjutan. Ia menyebut pemerintah memilih memperkuat fundamental terlebih dahulu, termasuk menjaga efektivitas belanja negara agar program prioritas berjalan sesuai rencana.

"Kita sudah mulai rebound, tapi belum cukup kencang. Saya harapkan angka triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan," kata Purbaya. Pernyataan itu disampaikan sembari menekankan bahwa stabilitas fiskal harus dijaga seiring upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pembenahan sistem.

Baca Juga: Ramai Pendaftaran CPNS Kementerian Pertanian Dibuka, Begini Penjelasan Resminya

Selain pembenahan penerimaan, pengawasan terhadap belanja negara juga menjadi perhatian. Purbaya menyatakan akan turun langsung memantau pelaksanaan program agar dana yang dialokasikan tepat waktu dan tepat sasaran. Menurutnya, pengendalian kebocoran belanja sama pentingnya dengan peningkatan pendapatan karena keduanya menentukan kesehatan anggaran.

"Saya akan turun ke bawah untuk memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, dan kebocorannya sedikit," ujarnya.

Dengan kombinasi penertiban sistem penerimaan dan pengawasan belanja, pemerintah berharap struktur APBN lebih efisien sekaligus tidak menambah beban baru bagi masyarakat. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS