Optimaslisasi Peran Nelayan, Bappeda Sulawesi Tenggara Kolaborasi Rare Indonesia dan DKP
Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia
Selasa, 25 Oktober 2022
0 dilihat
Foto bersama kegiatan Bappeda Sulawesi Tenggara dengan menggandeng Rare Indonesia dan DKP Sulawesi Tenggara. Foto: Nur Khumairah/Telisik
" Kembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan, Bappeda menggandeng Rare Indonesia serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan mengelola sumberdaya alam yang ada di pesisir "
KENDARI, TELISIK.ID - Kembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan, Bappeda menggandeng Rare Indonesia serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan mengelola sumberdaya alam yang ada di pesisir.
Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bersama Rare Indonesia serta DKP lakukan kolaborasi dalam terhadap pembahasan akhir Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Akses Area Perikanan (RAD PAAP). Kegiatan ini melibatkan 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, J. Robet mengatakan, kegiatan itu merupakan salah satu optimalisasi terhadap masyarakat nelayan.
"Sehingga masyarakat nelayan bisa memanfaatkan sumberdaya alam, terutama sumberdaya laut dengan baik," tuturnya, Selasa (25/10/2022).
Kepala Dinas Bappeda Sulawesi Tenggara, J. Robet saat memberikan beberapa pemaparan kegiatan tersebut. Foto: Nur Khumairah/Telisik
Senior Direktur Program dan Kebijakan Rare Indonesia, Hari Kushardanto mengatakan, jika melakukan pemberdayaan pada masyarakat di wilayah pesisir, peran dari Rare juga mendorong masyarakat untuk memiliki pengelolaan sumberdaya alam mesti melakukan kolaborasi di berbagai sektor.
"Dari kegiatan yang sudah capai di 2020, kami mendapatkan respon yang positif dengan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan di 10 kabupaten yang terdiri dari 16 kawasan," katanya.
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Halu Oleo (UHO), Prof La Sara mengatakan, implementasi perikanan perikanan sebaiknya dilakukan baik di pusat dan daerah.
Peserta kegiatan Bappeda Sulawesi Tenggara dengan beberapa OPD terkait. Foto: Nur Khumairah/Telisik
"Mengelola sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan, sebagai salah satu upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir," ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat nelayan untuk mengelola sumberdaya manusia serta mengelola aset dan keuangan (literasi keuangan) dengan baik. (A-Adv)