Pengamat Usul Gerindra Baiknya Serahkan Kursi Menteri KKP ke Presiden
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Jumat, 27 November 2020
0 dilihat
Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing. Foto: Ist.
" Saya terus terang mengatakan kurang begitu mendalami orang bersangkutan, tetapi saya pikir sepanjang dia punya kapasitas, kapabilitas, manajerial dan integritas itu bisa saja dipertimbangkan. "
LJAKARTA, TELISIK.ID - Pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (PPK) mulai menguat di publik, setelah Edhy Prabowo ditetapkan oleh KPK atas kasus korupsi suap izin ekspor binur lobster.
Salah satu nama yang santer dikaitkan dengan kursi Menteri KKP ini adalah Wakil Ketua Komisi III Desmon Mahesa.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, posisi Menteri KKP adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo, namun jabatan kursi Menteri KKP ini diketahui diisi oleh Partai Gerindra sebelumnya.
“Buat saya, lebih baik Partai Gerindra secara kesatria serahkan kepada Presiden Jokowi, karena itu hak prerogatif Presiden. Meski kemudian diserahkan kembali ke Gerindra,” kata Emrus Sihombing saat dihubungi Telisik.id, Jumat (27/11/2020).
Menurut Emrus, terkait dengan nama-nama kader Gerindra (Desmon-red) yang menguat untuk gantikan Edhy Prabowo, selama memiliki kapasitas, manajerial dan integritas, bisa menjadi pertimbangan Presiden untuk ditunjuk sebagai Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo.
Baca juga: Pimpinan DPR Minta Masyarakat Cerdas Memilih di Pilkada
“Saya terus terang mengatakan kurang begitu mendalami orang bersangkutan, tetapi saya pikir sepanjang dia punya kapasitas, kapabilitas, manajerial dan integritas itu bisa saja dipertimbangkan,” jelasnya.
Dikatakan Emrus, sosok yang akan menduduki kursi Menteri KKP harus melewati semua tahapan seleksi, karena posisi tersebut adalah jabatan publik untuk Pemerintah. Artinya, dia harus sejalan dengan Pemerintah dalam menyukseskan program-program Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Cuman kan jangan serta merta diajukan otomatis, dan langsung duduk diposisi itu, karena ini adalah jabatan publik dan jabatan untuk Pemerintah,” ucapnya.
“Kita serahkan mutlak kepada pak Presiden aja, karena itu lebih baik,” tutup Emrus. (B)
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Fitrah Nugraha
