Penunjukkan Tak Sesuai AD/ART, Cucu Pendiri NU Ditolak Pimpin PPP Jatim
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Rabu, 22 September 2021
0 dilihat
penyerahan SK kepengurusan PPP Jatim di Jakarta. Foto: Ist.
" Sebagai kader dan ketua partai, ia sangat menyayangkan langkah DPP yang menabrak aturan AD/ART dan PO yang justru dibuat sendiri "
SURABAYA, TELISIK.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim bergejolak. Pasalnya penunjukkan cucu pendiri NU Munjidah Wahab sebagai ketua PPP Jatim, ditolak di internal partai.
Forum Penyelamat PPP Jawa Timur menolak SK DPP PPP terkait kepengurusan DPW PPP Jawa Timur Masa Bakti 2021 - 2026 yang resmi diberikan pada Selasa (21/09/21) di Kantor DPP PPP, Jakarta. SK diterima Ketua dan Sekretaris Terpilih, Munjidah Wahab dan Habib Salim Qurays.
FP PPP Jatim menilai, SK yang dikeluarkan DPP PPP ini tidak memiliki dasar hukum dan cenderung mempertontonkan arogansi dan tangan besi DPP, mengingat SK tersebut tidak sesuai dengan hasil resmi yang direkomebdasikan tim formarur yang dipilih secara sah saat Muswil DPW PPP Jatim beberapa bulan lalu.
"Kita konsisten menolak produk SK DPW Jatim yang dikeluarkan DPP PPP. Bagaimanapun, ini sangat menciderai marwah dan azas demokrasi partai. Ini aspirasi formatur, mayoritas DPC, Banom, dan kader partai akar rumput," tegas Ketua Forum Penyelamat PPP Jatim, H. Rofik, Rabu (22/9/2021).
Baca Juga: Kini Terapkan PPKM Level 3, Ini Tanggapan Wali Kota Medan
Baca Juga: Kena OTT KPK, Begini Penampakan Bupati Koltim Sesaat Digiring ke Jakarta
Anggota Fraksi PPP Jatim ini menambahkan, langkah hukum terus berlanjut berupa gugatan ke Mahkamah Partai DPP PPP, Pengadilan Negeri, dan Surat ke Kemenkumham, disamping per hari Rabu (22/9/2021), kantor DPW PPP Jatim dalam penguasan FP PPP Jatim.
Sedangkan Ketua DPC PPP Mojokerto Qusyairin mengatakan, sebagai kader dan ketua partai, ia sangat menyayangkan langkah DPP yang menabrak aturan AD/ART dan PO yang justru dibuat sendiri.
"Ini pendidikan politik yang tidak baik, saat pimpinan pusat justru mengajari kader untuk tidak mematuhi aturan tertinggi partai. Aturan partai adalah marwah tertinggi yang seharusnya kita patuhi dan taati," tegas anggota DPRD F PPP Kabupaten Mojokerto. (B)
Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan
Editor: Fitrah Nugraha
