Pj Gubernur dan ASN Tak Netral di Pemilu 2024 akan Disanksi

Baca Juga: Ikhlaskan Anies-Cak Imin, AHY: Semoga Sukses

Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia Kalake (Nusa Tenggara Timur); Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison Azroi (Kalimantan Barat); Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Komjen Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara); dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar Baharuddin (Sulawesi Selatan).

Pelantikan Pj gubernur dimulai sekitar pukul 09:15 WIB berlangsung singkat hanya sekitar 30 menit. Setelah itu dilanjutkan pelantikan Ketua TP PKK Provinsi. Mendagri Tito Karnavian berkilah, pelantikan sengaja dipersingkat untuk memudahkan para pejabat kembali ke masing-masing daerah.

“Kami tahu pejabat ini rata-rata dari daerah, sehingga mereka tidak perlu berlama-lama di sini karena harus segera kembali dan masih banyak yang harus diurus,” kata Tito.

Penjaringan Pj gubernur yang baru dilantik, menurut Tito, berlangsung cukup panjang dan melibatkan banyak lembaga. Tidak hanya Kemendagri, tapi juga Setneg, Kejaksaan RI, Polri, BIN, PPATK, Kemenkum HAM, dan lembaga lainnya untuk memastikan mereka yang terjaring bersih dari persoalan hukum.

Dari sembilan Pj gubernur tersebut, beberapa di antaranya berasal dari latar belakang TNI dan Polri. Namun, Tito memastikan mereka sudah pensiun dari kesatuannya dan sedang aktif di lembaga-lembaga pemerintah.

“Mereka memenuhi syarat untuk dijaring dan ditunjuk sebagai Pj gubernur. Tidak ada Undang-Undang yang dilanggar sebagaimana yang diatur di UU No 10 Tahun 2016. Begitu pun dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI serta UU No 2 Tahun 2002,” jelas Tito.

Karena memiliki otoritas yang sangat besar, para Pj gubernur diminta memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan amanah yang diberikan berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Tito mengingatkan, tahapan Pemilu 2024 sedang berjalan dan meminta seluruh Pj Gubernur maupun ASN bersikap netral. Begitu pun ketika memasuki tahapan Pilkada 2024.

“Jika ada ditemukan mereka yang tidak netral, maka sudah pasti ada sanksi. Tapi kita akan kaji dulu sejauh mana pelanggaran yang dilakukan dan harus dievaluasi,” tegas mantan Kapolri ini usai melantik Pj gubernur tanpa merinci jenis sanksi yang bakal diberikan.

Turut hadir pada pelantikan yakni Menkum HAM dan wakil, Yasonna H Laoly dan Edward Omar Sharif Hiariej, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas dan para gubernur yang mengakhiri masa jabatannya.

“Terima kasih kepada gubernur dan wakil yang mengakhiri masa jabatan, semoga husnul khotimah. Terima kasih juga atas kerja kerasnya. Sementara pejabat baru harus berkomunikasi dengan yang lama untuk menerima berbagai masukan,” harap Tito.

Baca Juga: Polri Terjunkan 1.679 Personel Amankan KTT ke-43 ASEAN

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, mengamini terkait berbagai tantangan yang harus dihadapi Pj gubernur. Tidak hanya menjaga stabilitas dan komunikasi dengan masyarakat, tapi juga menyangkut tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, persoalan inflasi dengan ketersediaan bahan pokok, stunting dan menghadapi El Nino dengan memastikan ketahanan pangan.

“Khusus tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, ini tidak boleh ditunda, tidak seperti salat Jumat. Kita harus memastikan ketersediaan anggaran. Sesuai perintah Mendagri, tahun ini harus siap anggarannya 40 persen dan tahun depan (2024) 60 persen,” jelas Bahtiar yang ikut dilantik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan menggantikan Andi Sudirman Sulaeman.

Bahtiar mengakui tugas yang diemban para Pj gubernur tidak ringan, selain mengawal pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 dan mengantarkan pemimpin terpilih hasil pemilihan.

“Tugas kami hanya sementara walau berat amanah yang diemban. Tapi enaknya kami tidak dibebani hutang politik,” ujarnya. (B)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS