adplus-dvertising

Politisi PAN Nilai Amendemen UUD 1945 Bukan Persoalan Mendesak

Marwan Azis, telisik indonesia
Rabu, 25 Agustus 2021
1970 dilihat
Politisi PAN Nilai Amendemen UUD 1945 Bukan Persoalan Mendesak
Guspardi Gaus, anggota DPR RI F-PAN. Foto: Ist.

" Amandemen UUD 1945 ditunda dulu karena bukanlah sesuatu yang urgent dilakukan saat ini. "

JAKARTA, TELISIK.ID - Wacana amandemen UUD 1945 dengan menyertakan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) bukan persoalan yang mendesak.

Penilian tersebut disampaikan Politisi PAN yang juga Anggota DPR RI Guspardi Gaus di Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Menurutnya, amandemen UUD 1945 ditunda dulu karena bukanlah sesuatu yang urgent dilakukan saat ini.


"Jangan ada kesan di masyarakat bahwa amandemen dilakukan hanya untuk tujuan kepentingan politik sesaat. Apalagi negara yang tengah berjuang menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi," ujar Guspardi.

Dikatakannya, wacana amandemen dengan menyertakan PPHN harus dilakukan dengan hati-hati dan super cermat. Tidak  bisa  cuma diserahkan sepenuhnya kepada MPR.

Ia menuturkan, aspirasi dari kelompok masyarakat dari seluruh komponen anak bangsa harus didengar dan  sangat penting dipertimbangkan.

Guspardi menyebut, amandemen memang dimungkinkan secara konstitusi, namun harus dilakukan dengan kajian yang matang dan komprehensif dengan tujuan dan penjelasan yang jelas.

"Wacana amandemen UUD 1945 justru akan memunculkan kegaduhan baru di publik. Sebab, banyak rakyat curiga, jangan-jangan amandemen UUD 1945 akan melebar ke penambahan masa jabatan presiden. Sehingga menjadi bola liar dan menggelinding kemana-mana dan menghindari terjadinya politik transaksional," ujarnya.

Baca Juga: BUMN Buka Lowongan Kerja, Simak Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Baca Juga: Awas, Jika dimintai Uang saat Vaksinasi COVID-19 Segera Melapor di Sini

Anggota Komisi II DPR RI ini menyampaikan, jika amandemen UUD 1945 ditujukan hanya untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan alasan negara tidak lagi memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan berarti bangsa ini tidak memiliki arah pembangunan.

"Kita sudah memiliki UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025 yang saat ini sedang dievaluasi Bappenas untuk 2025-2050. UU ini telah secara rinci mengatur arah dan sasaran target pembangunan Indonesia yang jauh lebih lengkap dari GBHN itu sendiri," jelasnya.

Untuk itu, lanjut anggota Baleg ini, melihat situasi negara saat ini dimana konsentrasi dan energi bangsa lebih difokuskan untuk menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, lebih baik wacana  menggulirkan amandemen UUD 1945 tidak dilanjutkan.

"Apalagi wacana amandemen terbatas ini juga tidak mendapatkan dukungan mayoritas fraksi-fraksi di DPR. Sementara itu untuk mengakomodir  Pokok-Pokok Haluan Negara cukup dilakukan di dalam Undang-Undang," pungkasnya. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali

Baca Juga