Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Hasan Nasbi dan Rosan Roeslani Paling Getol Diganti

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Minggu, 06 April 2025

0 dilihat

Isu reshuffle kabinet Prabowo menguat, Hasan Nasbi (kanan) dan Rosan Roeslani (kiri) paling disorot. Foto: Repro Antara/Jawapos.

JAKARTA, TELISIK.ID - Setelah suasana Lebaran 2025 mereda, aroma reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran kembali menyeruak dari balik layar kekuasaan. Sorotan tajam mulai diarahkan ke sejumlah menteri, terutama yang dinilai tidak mampu menjaga komunikasi publik serta gagal menjawab tantangan ekonomi yang semakin berat.

Setelah Lebaran 2025, isu perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran kembali menguat di tengah publik. Desas-desus ini tak hanya menyentuh sektor kinerja menteri, tetapi juga gaya komunikasi para pembantu presiden yang dinilai kerap menuai kontroversi.

Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat kuat yang kemungkinan akan diganti. Di antaranya adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Investasi serta Hilirisasi Rosan Roeslani. Kedua pejabat ini dinilai publik memiliki catatan yang perlu dievaluasi secara serius.

Tekanan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi komposisi kabinet datang dari berbagai kalangan. Salah satu yang bersuara adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Guntur Romli. Ia menekankan pentingnya presiden menyimak hasil survei dan evaluasi publik atas kinerja kabinetnya.

Menurut Guntur, evaluasi terhadap kabinet dapat dilakukan dengan melihat data hasil survei opini publik. Survei ini memuat penilaian kualitatif terhadap menteri dan kepala lembaga yang dinilai tidak mampu menjalankan program-program presiden secara efektif.

Guntur menyatakan bahwa hasil survei bisa menunjukkan siapa saja yang dianggap publik tidak sanggup menerjemahkan program prioritas presiden. Bahkan, beberapa di antaranya disebut-sebut justru kerap membuat blunder dalam pernyataan publik.

Salah satu contoh yang disorot adalah pernyataan Hasan Nasbi terkait teror kepala babi yang dikirim ke kantor redaksi Tempo. Guntur menilai pernyataan Hasan tidak tepat dan justru menimbulkan persepsi bahwa negara menormalisasi teror terhadap pers.

"Evaluasi kabinet saya kira presiden bisa menyimak survei opini publik dan penilaian kualitatif terhadap kabinetnya yang dianggap oleh publik tidak mampu menerjemahkan program presiden tapi malah membuat pernyataan yang blunder," kata Guntur, seperti dikutip dari Tribunnews, Minggu (6/4/2025).

Baca Juga: Ada Kasak-kusuk Perombakan Kabinet Prabowo Pasca Hari Raya, Sejumlah Posisi Greget untuk Diganti

Menurut Guntur, blunder Hasan Nasbi saat menanggapi teror kepala babi ke kantor Tempo menjadi catatan serius. Ia berpendapat bahwa pejabat yang tidak sensitif dalam menyampaikan komunikasi publik layak untuk dievaluasi dan diganti.

"Harus dipecat. Itu menormalisasi teror pada pers," ujar Guntur.

Ia menegaskan bahwa teror terhadap jurnalis tidak bisa dijadikan bahan candaan atau gurauan oleh pihak di luar korban langsung. Bila itu terjadi, menurutnya, justru memperkuat normalisasi terhadap kekerasan pada kebebasan pers.

"Yang bisa bergurau untuk mengatakan tidak takut pada teror, yakni korban yang jadi sasaran. Kalau pihak lain ikut-ikut bergurau artinya dia menormalisasi teror pada pers," kata Guntur.

Selain isu komunikasi, Guntur juga menyoroti persoalan di sektor ekonomi. Nilai tukar rupiah yang terus melemah serta indeks harga saham gabungan (IHSG) yang anjlok disebut-sebut menjadi indikator buruknya performa ekonomi nasional dalam beberapa bulan terakhir.

Ia menyampaikan bahwa kondisi ekonomi tersebut semestinya menjadi alasan kuat bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi tim ekonomi di kabinet. Ketidakstabilan pasar dinilai memengaruhi kepercayaan pelaku usaha dan investor.

"Ini terkait juga dengan kinerja kabinet di bidang ekonomi," kata Guntur.

Salah satu nama yang disoroti dalam konteks ini adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Rosan diketahui juga merangkap jabatan sebagai Chief Executive Officer Danantara, sebuah posisi yang menurut Guntur berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Juga: Heboh Menkeu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Prabowo, Begini Jawabannya

Rangkap jabatan ini dianggap membingungkan publik dan pelaku ekonomi karena Rosan bertindak sebagai regulator sekaligus eksekutor. Hal tersebut dinilai tidak sehat dalam sistem pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

"Pemain bola sekaligus jadi wasit," tutur Guntur.

Meskipun demikian, Guntur mengakui bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan saat ini.

"Reshuffle hak prerogatif presiden, PDI Perjuangan tetap konsisten berada di luar pemerintahan," ujarnya Guntur.

Isu reshuffle ini diprediksi akan terus berkembang pasca-Lebaran seiring dengan tekanan publik dan penurunan kepuasan masyarakat terhadap sejumlah kinerja kementerian. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat. (C)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS