Seratus Lebih Pengembang Perumahan di Kota Kendari Belum Setor PSU ke Pemkot

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik mengaku, akan mengeluarkan rekomendasi terhadap pengembang yang tidak patuh. Kebanyakan pengembang belum menjalankan kewajibannya, bahkan mereka lepas tangan dengan perumahan terlebih PSU-nya saja sudah disertifikatkan.

"Kita tegas tegakkan Perda yang berlaku, DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung penegakan Perda yang ditujukan pada pemkot lewat Dinas Perumahan, Satpol PP, juga Pj wali kota. Jangan hanya bangun perumahan BTN, lalu dia tak melaksanakan kewajibannya," tambahnya.

Kepala Bidang Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Haris Murthalib menerangkan pada DPRD, sekitar 100 lebih pengembang perumahan dari kuang lebih 350 pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU dan itu merugikan Pemkot Kendari dan masyarakat.

la menyebut, di aturan sudah jelas kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU, pengembang sudah bisa menyerahkan prasarana dan utiliutas ke pemkot setelah pembangunan 75 persen. Apabila pembangunan perumahan sudah 100 persen, maka batas paling lambat untuk menyerahkan PSU ke pemkot yaitu 6 bulan setelah 100 persen pembangunan selesai.

"Jadi memang ini, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku, berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU Perumahan Permukiman," bebernya.

Baca Juga: Praktisi Hukum hingga Akademisi Sorot Kasus Alfamidi

Bagi pengembang yang tidak menyerahkan fasilitas PSU yang sudah jatuh tempo untuk menyerahkan ke pemkot dapat dikenakan sanksi administrasi, mulai dari peringatan tertulis sampai dengan penutupan lokasi, dan dapat pula dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan 6 bulan seperti yang tertuang dalam pasal 31 pada Perda tersebut.

"Memang kita sadar ada beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan, ada beberapa perumahan yang tidak ada dokumennya dan tidak diketahui keberadaan developernya terutama perumahan-perumahan lama, karena yang menjadi persyaratan penyerahan ke pemda antara lain, harus melampirkan site plan, sertifikat dan surat pelepasan hak," urainya.

Perumahan lama yang belum diserahkan ke pemkot hingga saat ini, tidak ditemukan keberadaan developernya dan tidak ditemukan site plan, tak ada sertifikat, dan sebagainya yang itu merupakan persyaratan dalam penyerahan PSU, berdasarkan Perwali Nomor 64 Tahun 2022, masyarakat bisa mengusulkan permohonan penyerahan PSU yang ditanda tangani RT/RW, lurah dan camat.

"Itu jadi bahan kita selanjutnya memproses penyerahan lebih lanjut," tutupnya.

Penulis: Nur Khumairah Sholeha Hasan

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS