Setahun Pimpin Muna Barat, Bahri Berhasil Ubah Status Desa jadi Maju

Sunaryo, telisik indonesia

Selasa, 25 Juli 2023

0 dilihat

Pj Bupati Muna Barat, Bahri dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pendamping Desa, Ali Samdin. Foto: Ist.

MUNA BARAT, TELISIK.ID - Di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri, desa-desa mengalami perkembangan yang signifinkan.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, dari jumlah 81 desa, Bahri telah berhasil merubah status beberapa desa menjadi maju.  

Tahun ini, ada 8 desa naik status menjadi maju. Adalah Desa Marobea, Kecamatan Sawerigadi, Latugho, Kecamatan Lawa, Latompe, Kecamatan Lawa, Watumela, Kecamatan, Lawa, Lailangga, Kecamatan Wadaga, Lindo, Kecamatan Wadaga dan Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara.

Jumlah desa yang berstatus maju itu, naik bila di bandingkan tahun 2022 yang hanya satu desa. Kemudian, terdapat 58 desa derkembang dan 15 desa tertinggal tahun (tahun 2022 ada 19 desa tertinggal).

Baca Juga: Mendagri Pilih Andi April jadi Kadis Dukcapil Muna

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Pendamping Desa, Ali Samdin menerangkan, perkembangan desa itu diukur berdasarkan indeks desa membangun (IDM).

IDM menjadi salah satu dasar bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menetapkan pengalokasian Dana Desa (DD) sesuai dengan Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DD.

"Dalam Kebijakan Menkeu terkait DD diatur tentang alokasi afirmasi untuk desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Alokasi kinerja untuk desa berkembang, maju dan mandiri," kata Ali Samdin, Selasa (25/7/2023).

Menurutnya, peningkatan kemajuan desa menunjukkan geliat pada 3 indikator utama dalam IDM, yakni indikator ketahanan sosial (IKS), indikator ketahanan ekonomi (IKE) dan indikator ketahan lingkungan (IKL).

"Ketiga indikator layanan itu terfokus pada ketersediaan layanan melalui kebijakan Pj bupati," sebutnya.

Ia mengurai, indikator ketahanan sosial terfokus pada pencermatan terhadap ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan di desa. Secara umum misalnya ketersediaan layanan dimaksud untuk memastikan bahwa warga secara umum tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

"Untuk mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan apakah bisa dijangkau tanpa memerlukan biaya ekstra, seperti jaraknya tidak perlu lagi biaya transportasi atau misalnya anak sekolah tidak perlu jauh-jauh untuk bersekolah," ujarnya.

Begitu pula dengan ketersediaan layanan ekonomi, seperti usaha BUMDes, ketersediaan pertokoan atau warung kelontong, sehingga warga dapat mengakses tanpa harus keluar desa.

"Indikator ekonomi lainnya, misalnya seberapa banyak tingkat keragaman pada produk ekonomi sebagai sumber pendapatan warga desa," terangnya.

Baca Juga: Perekrutan Tenaga Survei Kesehatan Indonesia Disoal, Kadinkes Muna: Sudah Sesuai Prosedur

Sedangkan indikator ketahanan lingkungan diukur misalnya ada kejadian bencana yang menimbulkan dampak pada aktifitas sosial dan ekonomi warga desa.

Di sisi lain pula, data IDM juga digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan desa dan perdesaan bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Pj Bupati Muna Barat, Bahri menerangkan, berubahnya status 8 desa itu menjadi maju tidak terlepas dari kinerja para kepala desa dan aparaturnya memenuhi seluruh kriteria IDM.

"Ke depan, kita targetkan lagi desa berstatus maju bertambah. Kita akan intervensi lewat APBD yang disinergikan dengan pendanaan APBDes," tukasnya. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS